Kredit Foto: Antara/Hiro
Mujahid 212 Damai Hari Lubis menilai kebijakan PT Pertamina (Persero) yang hanya memberikan cashback harga BBM bagi ojek online (ojol) yang diiumumkan langsung oleh Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bermuatan tindakan kolusi dan nepotisme.
Ia melihat ada kejanggalan dari apa yang disampaikan Ahok. "Inilah yang disebut kolusi dan nepotisme yang dilarang menurut UU 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar good goverment atau asas asas pemerintahan yang baik," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).
Baca Juga: Catut Nama Ahok, Jubir Jokowi Langsung Kena Semprot Eks Menteri SBY
Baca Juga: Luhut Izinkan Ojek Online Angkut Penumpang, Pengamat: Ini Menyesatkan!
Menurutnya, perusahaan ojek online berada di lingkaran keluarga beberapa menteri di Kabinet Jokowi. "Kepala BUMN, keponakan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), dan pribadi Mendikbud. Kenapa ojek non online serta pengemudi angkot serta rakyat korban PHK tidak diberikan?" duganya.
Sehingga, ia berharap kebijakan tersebut segera dibatalkan agar tidak menimbulkan gesekan antara kalangan masyarakat.
"Jadi sebaiknya kebijakan yang kuat kesan kolusi dan nepotismenya ini segera dibatalkan oleh Ahok atau dibatalkan atas perintah Menteri BUMN Erick Thohir. Agar tidak menimbulkan kerugian negara saat pagebluk Covid-19," tegas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
