Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan segala aspek sebelum benar-benar menyetop operasi KRL.
Untuk itu, ia meminta perusahaan dapat memberlakukan work from home (WFH) kepada karyawannya sesuai imbauan pemerintah. Sekalipun tidak bisa, ia menyarankan perusahaan dapat memfasilitasi transportasi antar jemput bagi karyawan yang tidak bisa menggunakan transportasi umum semisal KRL akibat pembatasan.
"Tapi yang harus jadi perhatian juga pihak perusahaan, misalkan mereka mengatur karyawannya. Kami harapkan swasta tidak hanya bertumpu pada pemerintah. Bagi pengusaha, harusnya ikut berpatisipasi, artinya selama pengertian ini, mereka tetap dipenuhi kewajiban supaya yang tinggal di rumah, tidak menjadi persoalan secara sosial," ujar Syarief.
"Namun dengan demikian tentu pemerintah memenuhi terhadap kebutuhan pokok bagi mereka yang tidak bisa bekerja saat ini. Ya itukan sesuai dengan ketentuan," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil