Bos SoftBank Kritik Pemerintah Jepang Soal Corona, 'Kondisi Darurat Bisa Makin Panjang!'

Warta Ekonomi, Bogor -

Pendiri SoftBank, Masayoshi Son mengkritik Pemerintah Jepang yang hanya menerapkan kebijakan pembatasan jarak fisik untuk menangani pandemi corona.

Menurutnya, kondisi darurat di Jepang akan diperpanjang karena deklarasi pemerintah tak lengkap. Terlebih, pengujian dan karantina terlalu lambat diterapkan.

"Mereka yang terinfeksi dan tidak menunjukkan gejala terus bepergian di kereta dan bus, lalu virus itu menyebar ke keluarga," kata Son, dikutip dari Japan Times, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga: Rugi Rp265 T, Raksasa Investasi Miliarder Jepang Babak Belur

Awal bulan ini, Son juga mengkritik pemerintah karena tak bisa mengurangi interaksi sosial sebesar 70%-80%, sampai akhirnya kasus kembali meningkat pekan lalu, tepatnya pada 15 April dengan 741 kasus baru.

Mengutip data Worldometers, sampai hari ini, Jepang mencatatkan 11.135 kasus infeksi corona, 1.239 dinyatakan sembuh, sedangkan 263 meninggal dunia.

Jepang melakukan pengujian dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada negara lain, karena hanya orang dengan gejala saja yang akan dites, menurut laporan Japan Times. Padahal, 80% pasien COVID-19 hanya menunjukkan gejala ringan.

Pada awal Maret, kemampuan pengujian Jepang berada di kisaran 1.000-2.000 per hari. Angkanya naik menjadi 4.000 pada akhir Maret dan bertambah lagi menjadi 7.000, menurut Kementerian Kesehatan Jepang.

Saat ini, kapasitas pengujian Jepang mencapai 10 ribu kasus per hari dan Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji meningkatkannya menjadi 20 ribu per hari.