Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
"Padahal di saat kondisi normal saja, sebelum terjadinya wabah, pemindahan IKN menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Oleh sebab itu, lanjut Suryadi, terkait dengan wabah Covid-19 ini, PKS berpendapat bahwa pemerintah seharusnya secara tegas membatalkan proyek pemindahan IKN. Hal itu dilakukan untuk lebih memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dan dana yang tadinya direncanakan sebagian diambil dari APBN.
"Sebaiknya nanti dialihkan guna membantu jutaan rumah tangga kurang mampu dan juga stimulus bagi UMKM selama Covid-19. Agar dana tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui pemberian stimulus tersebut," tuturnya.
Baca Juga: Peneliti Asing Petakan Risiko Tsunami Dekat Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia, Begini Penjelasannya
Sebelumnya, ada perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men-PUPR) Basuki Hadimuljono. Menurut Menkeu, selain anggaran infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit.
Kemudian dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp120 triliun, sebagian sudah dialihkan. Salah satu proyek adalah rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Hal ini berbeda dengan yang disampaikan Men-PUPR bahwa tidak ada satupun kegiatan dalam anggaran infrastruktur untuk IKN pada 2020. Itu karena belum ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang IKN.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
