Amankan Pasokan Pangan Melalui Pemberdayaan Petani, BPPSDMP Gandeng Kadin

Kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan perubahan yang cukup terasa bagi penyediaan pangan secara global. Walaupun menurut laporan dari World Food Program bulan April 2019 bahwa saat ini supply bahan makanan relatif masih aman, ke depan pandemi Covid-19 akan memberikan tekanan bagi penyediaan pangan, khususnya bagi negara-negara miskin dan negara berkembang.

Menurut FAO, yang dikhawatirkan adalah adanya "behavioural change" yang dapat mengguncang pasar. Hal ini dimungkinkan ketika misalnya buyer besar gandum yang ada di dunia merasa tidak akan memperoleh pasokan yang cukup sekitar bulan Mei atau Juni 2020, seperti dilansir pada website UN News sehingga akan memicu adanya krisis pangan global.

Baca Juga: Masyarakat, Tenang! Produksi Pangan Indonesia Cukup Kuat dan Terkendali

Kondisi seperti itu menjadikan Indonesia juga harus mulai bersiap diri dengan upaya antisipasi pengamanan pasokan pangan yang melibatkan seluruh pihak mulai dari hulu sampai hilir. Pasokan pangan berawal dari petani yang memproduksi bahan pangan yang kemudian dipasarkan oleh mitra petani melibatkan jalur logistik yang baik untuk membawa bahan pangan tersebut sampai ke konsumen. Melihat adanya disrupsi khususnya dalam penyediaan pangan pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menginisiasi langkah konkret pemberdayaan petani bersama dengan Kadin dalam sebuah FGD melalui video conference (13/4) lalu.

Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), salah satu program utama Kementerian Pertanian adalah penyediaan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia sehingga pertanian tidak boleh berhenti. Hal inilah yang mendorong BPPSDMP merespons arahan tersebut.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi, mengingatkan seluruh jajarannya agar di era disrupsi akibat pandemi Covid-19 ini, bersinergi dengan instansi terkait adalah sebuah solusi. "Disrupsi ini luar biasa dan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu mendapat support dari swasta seperti Kadin," ungkap Dedi.

Hal senada disampaikan oleh Karen Tambayong, Ketua Kompartemen Hortikultura Kadin sekaligus juga sebagai petani hortikultura, yang menyampaikan bahwa untuk memecahkan permasalahan penyediaan pangan, berkolaborasi dengan instansi lain sangat penting untuk dilakukan. "Kami kemarin berkoordinasi dengan BNPB agar mengizinkan kami untuk melakukan distribusi logistik khususnya hortikultura ke beberapa kota tujuan kami, baik di Jawa maupun Sumatra," ujarnya.

Hal tersebut kemudian langsung direspons oleh PT Pos Logistik dan PT KAI. Menurut Karen, hal terpenting dalam situasi seperti ini adalah bagaimana selain memecahkan permasalahan logistik, tetapi juga tetap menjaga agar petani tetap sehat karena merekalah yang langsung bergerak di lapangan.

Dari hasil FGD tersebut, telah diidentifikasi beberapa peluang baru yang bisa dikerjasamakan antara BPPSDMP dan Kadin:

1. Melakukan proses bridging antara budi daya (supply) dan kebutuhan produk pertanian di industri maupun konsumen di hilir (demand);

2. Melakukan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan online maupun pendampingan oleh penyuluh pertanian serta dukungan yang intensif dari produsen mitra Kadin untuk budi daya sesuai kebutuhan dengan memahami lebih baik GAP, GMP, GHP. Di samping juga menerapkan aspek keamanan dan keselamatan para petani dengan protokol lapangan pencegahan Covid-19;

3. Melakukan pilot project semacam close loop dengan menyinergikan antara para pelaku usaha pertanian dalam suatu kostratani sebagai pusat gerakan ekonomi; dan

4. Mengoneksikan para duta pertanian milenial dan duta pertanian andalan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan penyedia logistik yang cukup kompetitif untuk mendukung kelancaran distribusi produk mereka ke konsumen.

Penulis: Kodrad Winarno