Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memastikan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan guna Penanganan Pandemi Covid-19 tidak otomatis menghilangkan tindak pidana atas pejabat pemerintah pelaksana perppu.
Politikus PDI Perjuangan itu menggaransi, pelaksana perppu yang melakukan tindak pidana tetap bisa ditindak sesuai dengan aturan hukum berlaku.
Baca Juga: Perppu Penanganan Covid-19 Disetujui DPR RI
Pernyataan Yasona sekaligus membantah pandangan sejumlah kalangan, terutama pegiat antikorupsi, yang mengkritik Pasal 27 Perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa, 12 Mei 2020.
Pasal 27 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tertulis bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Perppu mengenai pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara.
Sementara ayat 2 pasal itu memberikan imunitas bagi pejabat pemerintah pelaksana Perppu, dan ayat 3 berbunyi segala tindakan yang diambil berdasarkan Perppu bukanlah obyek gugatan yang bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Yasonna mengatakan, Pasal 27 Perppu tersebut hanya memberikan jaminan kepada pelaksana Perppu agar tidak ragu mengambil keputusan. Hal ini mengingat pandemi corona yang sedang terjadi membutuhkan keputusan cepat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
