Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). Pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp110.000 untuk kelas II. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Menurut dia, masalah iuran buka pokok utama masalah defisit triliunan rupiah di badan tersebut. Melainkan masalah manajemen pengelolaan BPJS.
Tegasnya, ia menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memecat jajaran direksi BPJS Kesehatan yang kurang kompeten.
“Saran saya ke Pak Jokowi, tolong pecat direksi BPJS Kesehatan yang tidak kompeten. Kita tahu dalam praktiknya banyak fraud yang terjadi di lapangan dan tingkat kolektibilitas yang rendah,” ujarnya. “Jadi angan tiba-tiba meminta kenaikan iuran, apalagi di saat rakyat sedang susah akibat wabah Covid-19," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
