Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). Pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp110.000 untuk kelas II. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan nasib rakyat untuk menerbitkan Perpres 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan yang berisi keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Menurut dia, kenaikan tersebut hanya akan menambah beban masyarakat yang tengah kesulitan ekonomi di tengah wabah Covid-19.
"Rakyat lagi susah. Kenapa iuran BPJS dinaikkan? Pemerintah kurang peka," tegasnya kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Baca Juga: Iuran BPJS Naik, PKS Bongkar Akar Masalahnya, Gak Nyangka!
Baca Juga: 'Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Adalah Kezaliman'
Lanjutnya, Ketua DPD Gerindra ini meminta Presiden Joko Widodo untuk menelaah akar dari masalah yang diderita BPJS.
Menurut dia, masalah iuran buka pokok utama masalah defisit triliunan rupiah di badan tersebut. Melainkan masalah manajemen pengelolaan BPJS.
Tegasnya, ia menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memecat jajaran direksi BPJS Kesehatan yang kurang kompeten.
“Saran saya ke Pak Jokowi, tolong pecat direksi BPJS Kesehatan yang tidak kompeten. Kita tahu dalam praktiknya banyak fraud yang terjadi di lapangan dan tingkat kolektibilitas yang rendah,” ujarnya. “Jadi angan tiba-tiba meminta kenaikan iuran, apalagi di saat rakyat sedang susah akibat wabah Covid-19," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
