Pemerintah Mau Guyur Dana ke BUMN Sekarat, Orang Gerindra: Sangat Percuma!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah diminta untuk mencari cara untuk menutupi utang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi, saat ini perusahaan BUMN semakin tertekan akibat adannya pandemi virus corona (covid-19).

 

Anggota DPR fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan pemberian anggaran untuk BUMN ini harus dilakukan tinjauan ulang. Menurutnya, suntikan anggaran untuk BUMN dalam program pemulihan ekonomi ini harus dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan skala prioritas.

 

Berdasarkan catatannya, hingga saat ini ada 10 BUMN yang memiliki utang terbesar. BUMN tersebut tersebar di berbagai sektor dari mulai keuangan, energi hingga infrastruktur.

 

Baca Juga: Erick Thohir Jujur Soal Kondisi BUMN di Tengah Pandemi, 90% Sakit! Cuma 10% yang Bertahan

 

Bahkan, penumpukan utang BUMN ini sudah terjadi sejak 2018 lalu. Berdasarkan data tahun 2018 Bank BRI menjadi BUMN yang memiliki utang paling tinggi yakni Rp1.008 triliun, kemudian disusul oleh Bank Mandiri Rp997 triliun, Bank BNI Rp660 triliun.

 

Lalu ada PT PLN dengan utang mencapai Rp543 triliun, PT Pertamina dengan Rp522 triliun dan Bank BTN Rp249 triliun. Kemudian ada PT Taspen dengan utang Rp222 triliun, PT Waskita Karya Rp102 triliun, PT Telkom Indonesia Rp99 triliun, dan PT Pupuk Indonesia Rp76 triliun.

 

"10 BUMN dengan utang terbesar itu ada di sektor keuangan energi, infrastruktur, BUMN karya. Dalam rentan 5 tahun sebelum covid kondisi utang bumn sangat besar," ujarnya dalam telekonfrensi, Senin (1/6/2020).

 

Menurut Kamrussamad, suntikan dana yang tidak tepat ini akan sangat percuma. Karena, dalam beberapa waktu lalu saja banyak BUMN yang sudah disuntik namun tetap merugi.

 

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Justru Bikin BUMN Industri Telekomunikasi Kebanjiran Proyek

 

"Ada 12 bumn dapat PMN di 2018 tapi sudah disuntik tapi masih rugi. Bahkan pada 2017 Menteri Keuangan sebut beberapa BUMN sudah dikasih PMN tapi masih merugi. Ada 12 bumn yang menerima skema pemerintah , baik dalam kompensasi, subsidi, daa talangan, bahkan ada skema bansos," jelasnya.

 

Memang menurut Kamurssamad, para perusahaan BUMN ini seharusnya didorong untuk go public. Namun di tengah kondisi sulit ini, pilihan yang paling tepat dilakukan dengan merestrukturisasi perusahaan BUMN.

 

"BUMN harus go publik, tapi kondisinya sulit saat ini. harusnya restrukturisasi hal yang wajar dilakukan, sehingga kinerja perusahaan BUMN jika itu dilakukan," tandasnya.