Palestina Ajukan Resolusi Melawan Aneksasi ke PBB, Israel Siap Menggagalkan

Pemerintah Palestina dilaporkan telah mengajukan resolusi di PBB untuk mengutuk rencana pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Yordan oleh Israel. Hal itu diungkap oleh perwakilan Israel di PBB, Minggu (7/6/2020).

Delegasi Palestina di PBB bermaksud membawa resolusi itu ke meja Majelis Umum PBB. Pilihan itu diambil karena Palestina menyadari AS memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Selama ini, Washington dinilai telah menjadi sekutu Israel dan dipastikan mendukung pencaplokan Tepi Barat.

Baca Juga: Tak Ingin Dipermainkan, Palestina Ogah Terima Hasil Pajak dari Israel

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyatakan, Israel siap menggagalkan upaya Palestina.

“Sebanyak yang dibutuhkan, kami siap membela keputusan apa pun yang dibuat Pemerintah Israel sebelum PBB dan bekerja dengan teman-teman kami di seluruh dunia untuk menggagalkan inisiatif bermusuhan,” ujarnya, dikutip Jerusalem Post.

Sementara itu, pada Sabtu (6/6/2020), ribuan warga Israel di Tel Aviv turun ke jalan untuk menentang dan menolak rencana pencaplokan Tepi Barat. Sebab mereka menilai hal itu merupakan kejahatan perang.

Aksi protes itu diinisiasi partai sayap kiri Meretz dan Hadash serta beberapa kelompok lain berhaluan serupa. Sejumlah politisi Israel pun berorasi dalam demonstrasi tersebut.

"Tak ada yang namanya demokrasi untuk orang Yahudi saja. Sama seperti Martin Luther King dan para pendukungnya di Amerika Serikat, kita harus menyadari bahwa tanpa keadilan tidak akan ada perdamaian, dan tidak akan ada keadilan sosial jika kita tidak mengakhiri pendudukan," ujar Kepala koalisi partai-partai mayoritas Arab, Ayman Odeh, dilansir Haaretz.

Senada, Ketua Meretz Nitzan Horowitz kepada para demonstran sevara tegas menentang rencana pencaplokan Tepi Barat.

“Pencaplokan adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian dan kemanusiaan, kejahatan yang akan menghasilkan pertumpahan darah,” ujarnya.

Menurut media Israel, Haaretz, aksi unjuk rasa itu diikuti oleh sekitar enam ribu orang. Dalam demonstrasi itu massa membawa spanduk bertuliskan “tidak untuk pencaplokan, tidak untuk pendudukan, ya untuk perdamaian dan demokrasi”. Sebagian demonstran pun turut mengibar-ngibarkan bendera Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencananya untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia diagendakan akan membawa rencana tersebut ke parlemen Israel (Knesset) pada 1 Juli mendatang. Kemudian, akan ada pembahasan dan pemungutan suara terkait rencana aneksasi. 

Awal tahun ini, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan lampu hijau kepada Israel untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat. Sebelumnya, Trump juga mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah yang bertujuan untuk menghentikan konflik antara Israel dan Palestina. 

Salah satu wacana dalam proposal perdamaian itu adalah pembentukan negara Palestina. Namun dengan luas wilayah yang dikurangi tanpa memenuhi permintaan Palestina.

Palestina menginginkan pembentukan negara yang merdeka di Tepi Barat, Yerusalem, Timur dan Jalur Gaza. Ketiga wilayah ini direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967. 

Proposal perdamaian Trump menyebutkan, Yerusalem adalah wilayah yang tidak terbagi. Palestina pun langsung menolak rencana perdamaian tersebut.