Pemerintah diminta untuk belajar dari beberapa negara yang sudah lebih dahulu menjalankan new normal. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya gelombang kedua yang masuk ke Indonesia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah China. Saat itu, China tepatnya kota Beijing membuka kembali aktivitas masyarakat setelah berbulan-bulan lockdown.
Namun tanpa disangka gelombang kedua atau klaster baru justru muncul. Hal ini dikarenakan ada beberapa kelompok masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.
Baca Juga: Jakarta Masih Jadi Sarang Penyebaran Covid-19
"Kota Beijing di Tiongkok harus di-lockdown lagi karena adanya klaster baru Covid-19 di kota itu. Klaster baru Covid-19 muncul karena ulah segelintir orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Semua pemerintah daerah patut belajar dari pengalaman buruk Beijing," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (14/6/2020).
Menurut Bamsoet, penerapan new normal ini menjadi salah satu kunci untuk keberlanjutan ekonomi. Sebab jika penerapan new normal ini gagal, bukan tidak mungkin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan kembali diterapkan.
"Soalnya, jika pola hidup baru gagal, dan hanya menghadirkan klaster baru Covid-19, bukan tidak mungkin PSBB harus diberlakukan lagi. Dan, ketika klaster baru Covid-19 itu harus direspons dengan PSBB lagi, ada jutaan warga yang dirugikan," kata Bamsoet.
Baca Juga: Kabar Gembira, Indonesia Sukses Temukan Obat Covid-19
Menurut Bamsoet, ketidakpatuhan pada protokol kesehatan terlihat nyata sejak sebelum hari raya, terutama di banyak pasar tradisional maupun di gerbong kereta rel listrik (KRL). Kerumunan penjual-pembeli di pasar tradisional, serta kepadatan penumpang di gerbong KRL rentan penyebaran Covid-19.
"Data Tim Komunikasi Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional reaktif covid-19," jelas Bamsoet.
Baca Juga: Lonjakan Kasus Kembali di atas 1.000, Indonesia Jadi Negara Kedua Tertinggi Covid-19 di ASEAN
Menurut Bamsoet, ketidakpedulian warga pada protokol kesehatan sepanjang periode PSBB bisa menjadi preseden buruk pada era penerapan pola hidup baru. Oleh karena itu diperlukan kesadaran bersama dan juga ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan pola baru ini.
"Ketentuan PSBB yang ketat saja tidak dipatuhi, apalagi terhadap ketentuan pola hidup baru dengan sejumlah pelonggaran," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: