Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah polemik mengenai Rancangan Undang - Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) khususnya Pasal 7 bukan datang dari partainya. Sebab klausul itu menyebutkan, lima sila Pancasila bakal diperinci menjadi Trisila- Ekasila. Atau polemik lain yang menyebutkan konsep Ketuhanan yang Berkebudayaan.
"Saya katakan untuk alasan etis saya tidak menyebutkan (Fraksi pengusul) itu Pak Karni. Tapi kami wajib menghormati bahwa 9 Fraksi di Badan Legislasi memiliki hak bicara," kata Basarah di Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 16 Juni 2020.
Baca Juga: Kerap Dipojokkan, PDIP Geram!
Ia menyampaikan bahwa usulan RUU HIP merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Soesatyo. Saat itu, kata dia, pidato politik itu kemudian diterjemahkan oleh lembaga DPR yang kemudian masuk dalam program legislasi nasional tahun 2020.
"Munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan pancasila itu lah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indoensia untuk memberi penekanan pada pengunaan ideologi Pancasila," pungkasnya.
Basarah juga bilang, RUU HIP ini bukan untuk menafsirkan kembali Pancasila. Bahkan, kata dia, partainya juga menyetujui konsideran TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang larang paham komunisme/marxisme-leninisme masuk dalam RUU HIP.
Menurut dia, wacana yang berkembang itu sudah diputuskan kembali ketika terjadi pembaharuan yakni pada Ketetapan (TAP) MPR Nomor I Tahun 2003. Saat itu partai berlogo banteng ini setuju tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS sebelumnya.
"Tidak ada lagi pintu keluar secara hukum terhadap keberadaan PKI dan ajaran komunisme," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
