Gandeng Milisi Fatah, Hamas Bersiap Lawan Aneksasi Israel di Tepi Barat

Otoritas Hamas Gaza Palestina menyatakan siap bekerja sama dengan kelompok Fatah untuk menghadapi rencana aneksasi Israel di wilayah Tepi Barat.

Wakil Kepala Hamas, Saleh al-Arouri, menyatakan Hamas DHamas siap mengesampingkan berbagai perbedaannya dengan Fatah.

Baca Juga: Hamas Serukan Seluruh Kelompok di Palestina Bersatu

"Kami siap untuk menempatkan perbedaan-perbedaan di belakang kami, untuk bekerja sama dengan Fatah dan juga Otoritas Palestina dalam menghadapi rencana aneksasi (Israel)," kata al-Arouri  dilansir di Middle East Monitor, Rabu (17/6/2020). 

Bahkan, dia menekankan, Hamas akan menggunakan segala cara untuk memerangi rencana aneksasi Israel di bagian-bagian Tepi Barat yang rencananya akan dimulai pada 1 Juli mendatang. 

Hamas juga telah melakukan komunikasi dengan seluruh faksi Palestina untuk memuluskan langkahnya.

"Kami telah melakukan kontak dengan semua faksi Palestina untuk mencapai konsensus pada program nasional bersama melawan rencana Israel," ucapnya.

Al-Arouri juga menyampaikan, Hamas mendukung upaya politik dan diplomatik yang dilancarkan Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina dalam rangka menentang aneksasi. Meski begitu, Hamas mengandalkan aksi publik yang lebih dari sekadar upaya politik dan diplomatik.

"Dengan harapan bahwa aksi rakyat ini menjadi revolusi populer dalam melawan pendudukan Israel di mana-mana," tutur dia.

Seorang pejabat senior Hamas mengatakan, kelompoknya terbuka untuk semua opsi yang bisa menjadi langkah dalam upaya menghadapi ancaman aneksasi. Baginya, posisi internasional dalam rencana aneksasi tersebut tidak lebih dari sekadar propaganda.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah berjanji untuk mencaplok permukiman dan Lembah Yordan, atau 30 persen dari wilayah Tepi Barat. 

Ini sebuah langkah yang dianggap Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional sebagai upaya mencabut harapan negara Palestina yang layak.

Sudah 13 tahun berlalu sejak pengambilalihan atas Jalur Gaza oleh Hamas dan pengusiran Otoritas Palestina pimpinan Fatah pada 2006 lalu. Kehidupan di Gaza kian terpuruk setelah Israel memblokadenya pada 2007, yang berdampak buruk pada mata pencarian di daerah kantong Palestina itu. 

Dikutip dari Arab News, Mukhaimer Abu Saada, profesor ilmu politik Universitas Al-Azhar di Gaza, menjelaskan, keberadaan faksi Palestina selain menurunkan minat Arab dan internasional memecahkan masalah Palestina, juga memberi Israel insentif dalam melancarkan rencananya di Tepi Barat.

Termasuk mendorong pengakuan Yerusalem oleh AS sebagai ibu kota Israel.  "Kalau tidak ada faksi, semua ini tidak akan terjadi," katanya.