Menakar Masa Depan Papua Demi Kedaulatan NKRI

Boy Markus Dawir, Tokoh Pemuda Papua, menambahkan, cara pandang para pemuda Papua saat ini terbagi menjadi dua, yakni pemuda pendukung NKRI dan yang bersebarangan dengan NKRI. Rata-rata, yang berseberangan merasakan ketidakhadiran negara dalam masyarakat Papua, terutama minimnya kesempatan pemuda Papua menjadi ASN, TNI atau Polri dan bagian lainnya sehingga bergabung dengan kelompok separatis.

Dia bilang, "Bergantung pada keseriusan negara, apakah mau menginventarisasi permasalahan besar hingga permasalahan kecil, seperti kasus HAM yang tidak kunjung selesai hingga kini. Hal seperti ini bisa menjadi bom waktu. Lakukan cara yang baik, bermartabat, toh kami sudah sampaikan rekomendasi kepada negara dan semoga ditindaklanjuti sesuai aturan hukum."

Imron Cotan, Duta Besar RI, juga mengatakan, di era teknologi saat ini, semua berusaha memonopoli kebenaran. Dari perspektif hukum dan sejarah, harus diakui bahwa ada kesalahpahaman isu Papua di Indonesia. Pertama, Papua dianggap sebagai entitas politik tersendiri bahwa Indonesia mengintegrasi Papua.

Mengenai tuduhan rasisme, diskriminasi, seperti yang disuarakan kelompok separatisme, menurutnya, salah tuduh dan tidak sepenuhnya terjadi. Diakuinya, memang ada beberapa oknum, namun mayoritas merasakan good under NKRI. Asumsi-asumsi separatisme hanyalah dibangun oleh ilusi.

"Saat ini pun, sejak adanya UU 21/2001 Otsus Papua, seluruh jabatan publik di Papua telah diduduki oleh OAP (Orang Asli Papua). Mari kita duduk bersama membicarakan permasalahan Papua tanpa membahas status politik Papua," ungkap Imron.

Michael Manufandu, senior Pamong Papua, menambahkan, sejak 2012-2013 Presiden SBY telah menyiapkan 1.000 anak untuk belajar di universitas agar lebih konstuktif, to be the leader of tomorrow. Otsus telah membangun wilayah-wilayah yang terisolasi karena keadaan geografis sehingga terjadi interaksi penduduk atau pembauran, serta menghadirkan pemerintah di sana.

Pemerintah juga telah melimpahkan wewenang, menyerahkan anggaran untuk memampukan rakyat sehingga Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya. Infrastruktur sekarang sudah jauh lebih baik sejak pembangunan oleh Jokowi, cetus Michael.