BBM Premium: Jakarta Makin Tenggelam dan Kelam oleh Polusi

"Selain kebijakan pemerintah pusat, saya kira pemerintah daerah pun bisa meminta kepada Pertamina untuk tidak menyalurkan Premium ke wilayak mereka, jika memang masyarakatnya siap untuk tidak menggunakan premium," kata Mamit, Rabu (1/7/2020).

Namun, pada sisi ini Mamit tetap mengingatkan bahwa ada beban yang harus ditanggung pemerintah terkait dengan dana kompensasi tersebut untuk premium. Menurutnya, edukasi sangat penting dan masyarakat juga sudah cukup paham terkait penggunaan BBM dengan oktan yang tinggi.

"Proses edukasi ini sangat baik, saya kira yang dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah untuk beralih ke BBM ron tinggi," imbuh Mamit.

Di sisi lain, Mamit menyambut baik Langit Biru. Program ini menjadi keharusan sesuai dengan peraturan KLHK. Menurutnya, program ini harus dilakukan secara bertahap sehingga bisa dilakukan di semua daerah.

Terpisah, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, menyampaikan, bensin premium berkontribusi signifikan terhadap polusi di Jakarta karena lebih dari 30 persen bensin premium digunakan oleh kendaraan bermotor. Jika premium tak dihapus, Jakarta akan makin tenggelam dan kelam oleh polusi.

"Polusi udara masih tinggi, sebab banyak kendaraan masih mengonsumsi BBM yang memiliki oktan rendah," katanya.

Karena itu, semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, perlu satu suara dalam kebijakan menghilangkan premium. Penghapusan BBM yang tidak ramah lingkungan, seperti premium, juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana Perjanjian Paris (Paris Protokol), yang telah diratifikasi. Pengurangan emisi karbon antara 29-40 persen akan sulit tercapai jika masyarakat masih dominan menggunakan BBM yang tidak ramah lingkungan.