Dugaan Gratifikasi, KPK Pastikan Tindaklanjuti Nasir Demokrat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti kasus dugaan gratifikasi yang menjerat politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso dan Politikus Demokrat Muhammad Nasir.

“Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut tentu KPK akan menindaklanjutinya,” ujar Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri ketika dikonfirmasi, Jumat (10/7/2020).

Baca Juga: Nasir Demokrat Ngomong Kasar di Rapat DPR, Pengamat: Harus Dibina

Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK mendapat keterangan terkait gratifikasi Bowo Sidik dari M Nasir masih berdiri sendiri alias belum ada bukti yang kuat.

“Berdasarkan fakta persidangan, JPU menilai keterangan Bowo SP berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas satu saksi bukanlah saksi,” katanya.

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi, Bowo Sidik Pangarso, menyinggung penerimaan uang gratifikasi dari sejumlah pihak terkait kedudukannya saat menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar.

Bowo menyebut nama mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, mantan Ketum Golkar Setya Novanto, Bupati Minahasa Selatan Christiana Eugenia Tetty Paruntu, utusan menteri, hingga Muhammad Nasir.

Bowo mengatakan total uang Rp8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Salah satunya dari M Nasir yang juga duduk sebagai anggota DPR saat itu, terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti.

Bowo mengaku menerima 250.000 dolar Singapura atau sebesar Rp2,5 miliar. Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar). Bowo mengatakan, M. Nasir datang menemuinya bersama dengan seseorang bernama Jesica.

"Dia minta tolong bagaimana kalau dia dibantu Kabupaten Meranti untuk dapat alokasi DAK," kata Bowo.

Lantas, Bowo menyarankan agar bertemu dengan Eka Sastra yang juga anggota DPR Fraksi Golkar saat itu. Menurut penuturan Bowo, Eka mengurus anggaran tersebut.

"Eka yang ngurus itu sampai bisa dana tersebut cair. Nah, setelah (Kabupaten) Meranti dapat alokasi itu, Jesica bersama Nasir datang ke ruangan saya memberikan uang Singapura yang kalau dirupiahkan kurang lebih Rp2,5 miliar," kata Bowo.

Diketahui, KPK telah memeriksa M. Nasir dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Bowo. Bahkan, KPK sebelumnya juga telah menggeledah ruang kerja Nasir di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta pada 4 Mei 2019.

Nasir merupakan adik dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang saat ini menjalani hukuman penjara karena menjadi tersangka sejumlah kasus korupsi.

Sebelumnya Nasir terlibat debat panas dengan Direktur Utama PT Inalum Orias Petrus Moerdak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (30/6/2020). Cekcok panas bermula saat Nasir menanyakan soal utang yang dilakukan Inalum untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Nasir mencecar Orias soal kapan holding BUMN tambang itu bisa melunasi utang tersebut.

Bahkan, Nasir sempat mengucapkan kata kasar dan menunjuk-nunjuk Orias dengan wajah yang marah.

"Anda kurang ajar! Saya di sini bicara atas nama negara, kamu pikir negara ini utang yang mau bayar kamu? enak betul ngomongnya!," kata Nasir.