Skuter Listrik Mau Mengaspal Lagi di Jalanan, Ada Syaratnya...

Kemenhub telah menerbitkan Permen yang mengatur skuter, otopet, dan sepeda listrik. Dalam beleid yang tertuang dalam Permenhub 45/2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, diatur persyaratan keselamatan kendaraan dan pengemudi hingga mengatur usia pengemudi atau kewajiban didampingi orang tua bagi pengemudi yang belum cukup umur.

"Semangat dari permen ini adalah kejelasan dan transparansi. Apa yang boleh dan tidak boleh dalam mengendarai kendaraan listrik ini. Dengan demikian, masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan listrik terlindungi, begitu juga pengguna jalan yang lain," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi di Jakarta (13/7/2020).

Lebih jauh, peraturan ini mengatur di mana saja kendaraan tertentu dapat beroperasi, yaitu lajur khusus dan kawasan tertentu. Yang dimaksud lajur khusus adalah lajur sepeda dan lajur yang memang disediakan secara khusus kendaraan listrik.

Baca Juga: Masyarakat Gandrungi Gowes, Pemerintah Godok SNI Produk Sepeda

Sementara kawasan tertentu mencakup pemukiman, jalan yang ditetapkan sebagai area hari bebas kendaraan bermotor, kawasan wisata, dan area bagian dari stasiun transportasi massal yang diperuntukkan bagi kendaraan tertentu bertenaga listrik.

Dari sisi keselamatan pengguna, peraturan ini mewajibkan kendaraan tertentu bertenaga listrik memiliki lampu utama, sistem rem yang berfungsi baik, dan batas kecepatan tertentu.

Skuter dan sepeda listrik ditentukan batas kecepatan 25 km per jam, sedangkan otopet, unicycle, dan hoverboard ditentukan 6 km per jam. Pengguna juga diwajibkan menggunakan helm dan tidak diperbolehkan mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang.

Peraturan ini juga mengatur jika kendaraan listrik tersebut disewakan, orang atau badan yang menyewakan harus menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar. Contohnya di tempat parkir gedung perkantoran, mal, kafe, restoran, dan tempat wisata. Selain itu, orang atau badan yang menyewakan juga harus memenuhi persyaratan keselamatan yang diatur secara keseluruhan dalam peraturan ini.

"Jadi kendaraan listrik boleh disewakan. Namun, penyewanya harus mematikan kepatuhan terhadap peraturan ini, baik dari segi penyediaan tempat dan penerapan keselamatan yang telah ditentukan," papar Budi.

Adriansyah Yasin Sulaeman, co-founder lembaga kajian Transport for Jakarta, menyambut baik lahirnya peraturan ini. Menurutnya, sepeda dan skuter listrik bisa menjadi pilihan first- and last-mile dalam sistem transportasi modern. Artinya, kendaraan listrik tertentu bisa menjadi kendaraan menuju titik transportasi pertama dari rumahnya serta kendaraan terakhir dari stasiun transportasi ke rumah.

Saat ini banyak pengguna transportasi umum yang masih bergantung pada sepeda motor sebagai moda first and last-mile untuk menuju ke stasiun. Sepeda dan skuter listrik dapat menjadi opsi yang ramah lingkungan karena lebih ramah energi dan tidak mengharuskan orang untuk membeli kendaraannya karena bisa disewakan oleh pelaku usaha.

"Saya lega akhirnya ada kejelasan regulasi mengenai kendaraan listrik tertentu ini sehingga ada pijakan jelas untuk menyikapi masalah ini," ujar Adriansyah.

Memang ada beberapa kasus pengemudi yang berbuat onar, tapi hal itu karena perilaku orang-orangnya. Dulu masih ada penyikapan berbeda-beda dari masing-masing pemda. Dengan peraturan tersebut, semua jadi jelas karena kini pengguna sepeda dan skuter listrik telah dipayungi undang-undang.

"Yang penting ke depannya, mengedukasi pengguna kendaraan listrik untuk tertib di jalan, serta mengedukasi pengguna kendaraan bermotor lain agar memberikan prioritas kepada pemobilitas aktif; termasuk pengguna sepeda dan skuter listrik," pungkas Adriansyah.