Usut Djoko Tjandra: IPW Minta Presiden Jokowi Bantu Idham Azis

Brigjen Prasetijo Utomo bukan satu-satunya jenderal polisi yang mbalelo di kasus Djoko Tjandra. Ternyata, ada jenderal polisi lain yang juga punya peran dalam membantu memuluskan pergerakan buronan kasus cessie Bank Bali itu di Tanah Air. Diisi jenderal-jenderal mbalelo seperti itu, duh kasihan deh Polrinya.

Jenderal polisi lain yang mbalelo itu adalah Brigjen Nugroho Wibowo. Sekretaris NCB Interpol Indonesia ini menandatangani surat permintaan penghapusan red notice untuk Djoko Tjandra.

Baca Juga: IPW Desak Kapolri Idham Azis Mundur Karena...

Surat bernomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI perihal penyampaian penghapusan Interpol Red Notice itu dibuat 5 Mei 2020 dan ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Surat itu viral di media sosial.

Salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah surat dari istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran, yang dikirim kepada NCB Interpol pada 16 April 2020. Saat itu, Nugroho baru menjabat selama 12 hari. Dengan pencabutan red notice itu, Djoko bebas melenggang ke mana-mana. Bisa masuk ke Indonesia tanpa halangan Imigrasi, bisa membuat e-KTP, dan bisa membuat paspor baru.

"Dosa Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang dosa Brigjen Prasetijo Utomo," ujar Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Neta tak yakin, kedua Brigjen itu main sendiri dalam skandal tersebut. Baik Prasetijo maupun Nugroho, katanya, tak sedigdaya itu. Dia pun menduga ada persekongkolan jahat antara pejabat-pejabat korps baju cokelat. Sebab, dua institusi besar di bawah naungan Polri, yakni Bareskrim dan Interpol, terlibat dalam memberikan karpet merah pada sang buronan.

"Kedua lembaga itu nyata-nyata melindungi Djoko Tjandra," tegas Neta.

Neta meminta Presiden Jokowi turun tangan membentuk Tim Pencari Fakta kasus Djoko Tjandra. Tanpa itu semua, dia yakin kasus Djoko Tjandra akan tertutup gelap.

"Karena tidak mungkin jeruk makan jeruk," selorohnya.