Banyak Warga DKI Jakarta Kecewa Sama Anies Baswedan Gara-Gara...

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 usai dengan menyisakan kesedihan. Banyak anak memilih stop melanjutkan sekolah dan menunggu PPDB tahun depan.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan diminta gercep alias gerak cepat membantu siswa yang tak mampu bersekolah di swasta. Contohnya A Misbar. Warga Jakarta Selatan, yang anaknya tak lolos PPDB jalur zonasi ini memilih untuk menunggu PPDB tahun depan. Diungkapkan Misbar, putranya pada pendaftaran PPDB Juni lalu baru berusia 15 tahun lebih beberapa hari.

"Sudah milih SMA 8, 26, 54, 3, 55, tidak lolos. Nunggu tahun depan saja. Kalau sekolah swasta yang bagus kan mahal. Enggak sanggup, enggak ada duit, apalagi lagi pandemi begini," kata bapak paruh baya ini.

Baca Juga: Ketika Anies Baswedan Kalahkan Prabowo Subianto

Masih banyak anak lain bernasib seperti putranya Misbar. Sedangkan Dede, orangtua siswa di Jakarta Barat tak mau menunggu tahun depan. Anaknya yang sekolah di jenjang SMA, dimasukkan ke sekolah swasta di Cengkareng. Meski mahal, dia rela demi pendidikan anaknya.

"Biayanya memang mahal. Uang gedungnya terutama. Kebeli motor. Mestinya ada bantuan dan subsidi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk anak sekolah di swasta," ungkap Dede yang enggan menyebut nama sekolah dan nominal biaya awal pendaftaran tersebut.

Bantu Semuanya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani meminta Gubernur Anies gercep memberi subsidi biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang gedung siswa di sekolah swasta. Tujuannya, agar anak- anak yang kurang beruntung ini tak putus sekolah. Disebutkan politisi PAN ini, bantuan uang pangkal yang sudah diberikan Pemprov DKI belum meringankan beban orangtua yang menyekolahkan anaknya di swasta.

"Yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Gubernur harus gerak cepat," kata Zita dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana mengucurkan anggaran Rp171.065.500.000 untuk peserta didik yang masuk sekolah swasta. Namun, anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk bantuan uang pangkal.

Zita selanjutnya mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan seluruh sekolah swasta. DPRD DKI siap mengawal pemberian bantuan dan subsidi agar tepat sasaran kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan.