Banyak Warga DKI Jakarta Kecewa Sama Anies Baswedan Gara-Gara...

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 usai dengan menyisakan kesedihan. Banyak anak memilih stop melanjutkan sekolah dan menunggu PPDB tahun depan.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan diminta gercep alias gerak cepat membantu siswa yang tak mampu bersekolah di swasta. Contohnya A Misbar. Warga Jakarta Selatan, yang anaknya tak lolos PPDB jalur zonasi ini memilih untuk menunggu PPDB tahun depan. Diungkapkan Misbar, putranya pada pendaftaran PPDB Juni lalu baru berusia 15 tahun lebih beberapa hari.

"Sudah milih SMA 8, 26, 54, 3, 55, tidak lolos. Nunggu tahun depan saja. Kalau sekolah swasta yang bagus kan mahal. Enggak sanggup, enggak ada duit, apalagi lagi pandemi begini," kata bapak paruh baya ini.

Baca Juga: Ketika Anies Baswedan Kalahkan Prabowo Subianto

Masih banyak anak lain bernasib seperti putranya Misbar. Sedangkan Dede, orangtua siswa di Jakarta Barat tak mau menunggu tahun depan. Anaknya yang sekolah di jenjang SMA, dimasukkan ke sekolah swasta di Cengkareng. Meski mahal, dia rela demi pendidikan anaknya.

"Biayanya memang mahal. Uang gedungnya terutama. Kebeli motor. Mestinya ada bantuan dan subsidi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk anak sekolah di swasta," ungkap Dede yang enggan menyebut nama sekolah dan nominal biaya awal pendaftaran tersebut.

Bantu Semuanya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani meminta Gubernur Anies gercep memberi subsidi biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang gedung siswa di sekolah swasta. Tujuannya, agar anak- anak yang kurang beruntung ini tak putus sekolah. Disebutkan politisi PAN ini, bantuan uang pangkal yang sudah diberikan Pemprov DKI belum meringankan beban orangtua yang menyekolahkan anaknya di swasta.

"Yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Gubernur harus gerak cepat," kata Zita dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana mengucurkan anggaran Rp171.065.500.000 untuk peserta didik yang masuk sekolah swasta. Namun, anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk bantuan uang pangkal.

Zita selanjutnya mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan seluruh sekolah swasta. DPRD DKI siap mengawal pemberian bantuan dan subsidi agar tepat sasaran kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. Seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab terhadap siswa yang terkena dampak PPDB. Khususnya siswa dari keluarga miskin usia muda, dan tidak mampu bayar biaya masuk swasta. Dia menyarankan, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan biaya masuk dan SPP gratis di sekolah negeri dan swasta.

Hal ini telah diterapkan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Daerah ini sukses meski APBD jauh lebih kecil dibandingkan Jakarta. Basri yakin, Pemprov DKI Jakarta akan berhasil menerapkan kebijakan ini. Dengan begitu, tak ada lagi yang rebutan masuk ke sekolah negeri.

"Kunker saya ke Brebes, APBD cuma Rp350 miliar. Sekolah negeri dan swasta gratis. Malah mereka kini kekurangan murid. Brebes jadi percontohan gerakan kembali ke sekolah. Gelandangan, tidak punya rumah tinggal di gerobak, tetapi anaknya sekolah," ungkapnya.

Pendataan Subsidi

Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun skema membantu siswa tak mampu supaya dapat mengenyam pendidikan di sekolah swasta yang gagal dalam PPDB dan yang terdampak Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan, akan ada bantuan subsidi untuk uang pangkal masuk sekolah swasta. Kisaran nominalnya ditentukan berdasarkan tingkat sekolah. Yang menerima, adalah siswa gagal PPDB dan penerima bantuan sosial (bansos) corona.

Sejauh ini, jumlah pasti penerima bantuan belum ditentukan. Angka yang ada hanya estimasi awal, sebab pendataan masih berjalan. Dipaparkan Anies, ada 9.959 siswa SD yang akan menerima bantuan pembayaran uang pangkal senilai Rp1 juta. Dengan jumlah ini, maka butuh duit Rp9,5 miliar.

Selanjutnya, untuk siswa SMP, ada 27.766 yang orang dianggap sesuai kriteria penerima bantuan pembayaran uang pangkal Rp1,5 juta. Maka total dana yang akan dikucurkan untuk jenjang SMP mencapai Rp41,64 miliar.

Sedangkan untuk siswa jenjang SMA, subsidi uang pangkal Rp2,5 juta. Sejauh ini tercatat jumlah penerima 47.783 orang. Artinya, total anggaran yang harus disiapkan Rp119,45 miliar. Total penerima bantuan uang pangkal 85 ribu orang. Anggaran yang dipersiapkan berjumlah Rp171 miliar.

"Siswa yang masuk swasta uang pangkalnya dibantu Rp1 juta untuk SD, Rp1,5 juta untuk SMP, dan Rp2,5 juta untuk SMA. Supaya merasa tenang, enggak perlu ngurus surat miskin macam-macam," ujar Anies melalui rekaman resmi Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Agar dana turun, Anies akan membuat Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur dan mengajukan Peraturan Daerah (Perda). Mengenai SPP, Anies menyebut, Pemprov DKI Jakarta belum rampung bikin skema subsidi.

Sebab, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana mengatakan, SPP di tiap sekolah swasta beragam, mulai Rp200 ribu, Rp700 ribu, hingga Rp1 juta. Tetapi Anies mendesak bawahannya segera menyusun skema untuk SPP.

"Bagaimana agar SPP-nya tak terlalu mahal, orang enggak mau masuk juga kalau mahal. Segera bikin skema bantuannya," pintanya.

Seperti diketahui, pada PPDB lalu, total siswa yang mendaftar sebanyak 358.664. Yang sudah diterima di negeri 232.653. Sementara yang tidak diterima sebanyak 126.011. Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta, Catur Laswanto menyebutkan, bantuan uang pangkal untuk sekolah swasta akan menggunakan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) atau dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020.

"Kenapa bisa melalui APBD Perubahan? Karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Angka 85.508 adalah penerima bansos. Ini belum termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," jelas Catur.

Gabungkan PPDB Negeri dan Swasta 

Kembali ke Anies Baswedan, bekas Mendikbud ini berencana menggabungkan pelaksanaan PPDB negeri dan swasta. Dia berharap, kisruh PPDB Jakarta 2020 jadi momentum merombak pendidikan di sekolah swasta.

"Tahun ini kalau bisa adalah tahun reform total untuk pendidikan swasta. Tahun ajaran depan kita sudah bisa mengatur perpindahan antar jejang sebagai satu kesatuan. Kita bayangkan PPDB negeri dan swasta jadi satu kesatuan, policy-nya pun terintegrasi, sehingga warga Jakarta punya opsi semuanya. Tentu ini tidak akan sederhana," terang Anies.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta dimintanya mengayomi sekolah swasta di Ibu Kota. Selama ini terjadi ketimpangan antara sekolah swasta dan negeri. Buktinya, minat peserta didik belajar di sekolah negeri tinggi. Berbanding terbalik dengan minat belajar di sekolah swasta. Karena persoalan biaya dan mutu pendidikan.