Ditimpa Krisis, Lebanon dan Hizbullah Berpaling ke China?

Langkah serius dekati China  

Buntutnya Perdana Menteri Hassan Diab mencari bantuan ke China. Pemerintah di Beijing adalah sekutu alami bagi Lebanon, terutama sejak Diab yang didukung Iran dan Suriah berhasil melengserkan Saad Hariri yang dekat dengan Arab Saudi. 

Milisi Syiah, Hizbullah, yang memiliki 13 kursi di parlemen ikut menyuarakan dukungan bagi poros Beirut-Beijing.  

“Langkah kami ke arah China merupakan sesuatu yang sangat serius,” kata seorang pejabat di kementerian kepada kantor berita AP.

“Kami sedang melewati situasi yang luar biasa dan kami menyambut siapapun yang ingin membantu.” 

Dia mengklaim China menawarkan diri untuk mengakhiri krisis energi listrik di Lebanon yang sudah berlangsung sejak satu dekade terakhir. Pemerintah di Beirut sedang mempertimbangkan tawaran tersebut, kata dia. 

China juga dikabarkan ingin membangun pembangkit listrik, terowongan yang memangkas perjalanan antara Beirut dan lembah Bekaa dan jalur kereta di sepanjang pesisir pantai Lebanon.  

Hizbullah di balik sanksi ekonomi AS 

Pemerintah di Washington yang selama ini menyokong militer Lebanon, mewanti-wanti kebijakan baru tersebut akan ikut membebani hubungan dengan Amerika Serikat.  

Keretakan hubungan antara AS dan Lebanon sudah terlihat sejak pemerintahan Hariri dilengserkan. Ketika Lebanon dilanda aksi demonstrasi, Hizbullah dan PM Hassan Diab bersama-sama menuduh AS sebagai biang keladi krisis ekonomi. 

Mereka mengklaim AS menjatuhkan sanksi ekonomi secara informal untuk menekan Hizbullah yang dikategeorikan organisasi teror oleh Washington dan negara Arab lain. 

“Kita tahu persis bahwa ada keputusan besar untuk mengepung negeri ini. Mereka menghalangi setiap bantuan bagi Lebanon,” kata Diab dalam sebuah rapat kabinet, 2 Juli silam. 

“Mereka menghalangi kucuran dana ke Lebanon dan memblokir kredit untuk mengimpor bahan bakar, diesel, obat-obatan dan tepung untuk memutus aliran listrik, membuat warga Lebanon kelaparan dan membiarkan mereka mati tanpa obat-obatan.” 

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, sebaliknya menilai upaya “pemerintah Lebanon menyalahkan sanksi AS sebagai pemicu krisis ekonomi adalah keliru dan salah kaprah.”