Sandiaga Uno Bocorkan Sang Penyelamat RI dari Resesi saat Ini

Pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, Indonesia saat ini tengah dihantui oleh resesi ekonomi akibat virus Covid-19. Bahkan, negara besar dan negara kecil sudah jatuh ke jurang resesi.

Menurut pria yang akrab disapa Sandi itu, ancaman resesi semakin nyata jika peningkatan jumlah kasus baru Corona tak bisa ditekan.

"Saya sampaikan bahwa kita masuk ke resesi sudah semakin nyata di depan kita, apabila skema penyaluran dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke pemda dan UMKM lambat realisasinya. Harusnya delapan provinsi yang share PDB nasionalnya tertinggi diberikan skema khusus pinjaman dengan bunga 0% agar cepat realisasinya serta besar nilainya," kata Sandi saat menghadiri Penandatanganan Kerja Sama antara PT Bursa Efek Indonesia dan Komite Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Entrepreneur (KAHMIPreneur) di Jakarta pada Jumat (7/8/2020).

Baca Juga: Bayang-bayang Resesi Makin Nyata, Pengusaha Bisa Apa?

Baca Juga: Depresi Besar Bisa Terulang, Indikatornya Sudah Terlihat

Dia menegaskan, di kuartal II-2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah  mengalami kontraksi  -5,32%. Jika kuartal ketiga ekonomi Indonesia mau selamat, maka pemerintah daerah dan UMKM harus menjadi garda terdepan dalam penyerapan anggaran penggerak sektor riil.

Sandi menilai penempatan dana PEN melalui jalur Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan bank daerah sudah berjalan baik. Namun, nilainya masih sangat kecil hanya Rp30 triliun yang belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli yang terus menurun.

"Pasar modal menjadi alternatif pendanaan UMKM, karena itu MoU BEI dengan KAHMIPreneur sangat tepat," ujar Sandiaga.

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi untuk menghindari resesi. Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan pada sektor UMKM serta korporasi pada industri padat karya.

Sementara itu, Founder KAHMIPreneur Kamrussamad mengatakan tim PEN seharusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan. Ia beralasan bahwa desain skema kebijakan keuangan negara serta industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid-19 ini sudah disiapkan sejak awal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020.

"Pemberian BLT 13,8 juta pekerja non-PNS dan non-BUMN dengan gaji di bawah Rp5 juta dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan selama BLT selama empat bulan bisa meningkatkan daya beli pekerja. Namun, belum tentu bisa menyelamatkan resesi ekonomi," ujar anggota Komisi XI DPR ini.