Petani Sawit Punya PKS Sendiri? Kenapa Tidak!

Tidak hanya didominansi corporate, perkebunan kelapa sawit Indonesia juga dikuasai oleh rakyat. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa sekitar 41 persen dari total lahan kelapa sawit Indonesia merupakan Perkebunan Rakyat (PR) baik plasma maupun swadaya.

Mengingat besarnya kontribusi yang diberikan PR terhadap produksi minyak kelapa sawit nasional, pembangunan dan pengembangan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) rakyat merupakan suatu gagasan yang cemerlang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan PKS rakyat baik dengan skala kecil maupun besar diharapkan dapat mengefisienkan supply chain sehingga petani maupun kelompok tani memiliki kesempatan untuk mendapatkan kepastian harga TBS.

Baca Juga: Story of Kelapa Sawit Lampung

Mantan Wakil Menteri Pertanian Indonesia periode 2011–2014 yang juga merupakan Redaksi Ahli Majalah Sawit Indonesia, Dr. Rusman Heriawan, dalam Dialog Webinar UMKM Sawit menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang linier antara luas perkebunan kelapa sawit dengan jumlah PKS yang dimiliki suatu daerah. Makin luas kebun sawit rakyat, makin besar potensi kuantitas TBS (tandan buah segar) yang dihasilkan, maka akan makin meningkat jumlah PKS yang dibutuhkan untuk mengolah hasil panen tersebut.

Terkait pembangunan PKS rakyat, lebih lanjut Rusman mengatakan, "Definisi mini plant atau pabrik mini harus diperjelas lagi berapa kapasitas olah TBS-nya. Apakah, kapasitas cukup 20 ton TBS per jam, ukuran kapasitas ini harus didiskusikan bersama."

Rusman menambahkan, PKS petani sebaiknya tetap memperhatikan keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan pabrik, yaitu produksi dan pasar.

"Di sini lah studi kelayakan sangat dibutuhkan sebelum pabrik dibangun. Jangan sampai sebatas semangat saja," ungkapnya.

Ketua KUD Sawit Makmur, Samsul Bahri, menjelaskan terkait berdirinya PKS rakyat di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pendirian PKS ini dilatarbelakangi adanya permasalahan yang dihadapi petani dalam memasarkan hasil panennya ke PKS terdekat. Lebih lanjut Samsul menjelaskan, pabrik yang sedang dibangun petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini berkapasitas 45 ton TBS per jam.

KUD Sawit Makmur menggandeng mitra dalam pembangunan pabrik karena membutuhkan investasi sekitar Rp200 miliar. Terkait kepemilikan saham, KUD Sawit Makmur memiliki saham sebesar 30 persen dan sisanya sebesar 70 persen dimiliki oleh mitra dan diperkirakan dapat commissioning pada akhir tahun mendatang.

Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, Sahat Sinaga, menuturkan, lahirnya katalis Merah Putih karya anak bangsa memberikan potensi yang besar bagi PKS rakyat. Sahat juga menyarankan, dengan harga kelapa sawit yang fluktuatif, sebaiknya kebun dan pabrik sawit harus berada dalam satu entitas yang sama.

Tidak hanya itu, pilihan teknologi yang digunakan dalam PKS rakyat juga perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi PR serta memperhatikan profesionalitas manajemen pabrik. Dengan berkembangnya pasar CPO, PKS rakyat juga harus dapat memilih jenis produk yang dikembangkan misalnya Industrial Vegetable Oil (IVO) dengan beragam benefit seperti traga oil mill lebih efisien, biaya produksi rendah, dan dapat digunakan untuk kepentingan sektor energi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Antarjo Dikin, sangat mendukung berdirinya PKS petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Namun demikian, memang harus diperhatikan sejumlah aspek pendukung seperti lingkungan dan sustainability agar tidak menimbulkan masalah baru terutama limbah.