Miris! 600 Tanah Sekolah Negeri di Jabar Tak Bersertifikat

Legislator asal Dapil Karawang, Purwakarta ini menambahkan ketika suasana tak sehat itu terjadi yang berawal dari sengketa, maka dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan berdampak tak bagus bagi anak didik.

"Jadi, Kades jangan hanya fokus pada pendapatan desa tapi harus mempertimbangkan pendidikan warganya. Termasuk Dinas Pendidikan dan Gubernur harus memikirkan sertifikat sekolah, sehingga urusan aset tak bermasalah," tegasnya.

Menurutnya, ketika tanah bermasalah, sementara ada aset milik provinsi, maka terjadilah sengketa. Jika dimenangkan lawannya, ini bisa jadi temuan, bahwa ternyata Pemprov Jabar tidak bisa mengelola asetnya.

"Jadi ini perlu perhatian. Kami juga sudah mengomunikasikan lewat Sekda Jabar juga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) terkait sertifikat sekolah ini harus ada perhatian," ucapnya. 

Kondisi tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan aset pendidikan. "Jangan cuma teriak-teriak tentang pendidikan gratis, BOS, kurikulum, jika ternyata asetnya sendiri juga belum beres," pungkasnya.