Pemerintah Harus Dorong Percepatan Belanja Negara

Hingga 10 Agustus 2020, OJK mencatat restrukturisasi kredit perbankan terhadap debitur terdampak pandemi COVID-19 mencapai Rp837,64 triliun yang berasal dari 7,18 juta debitur dari 100 bank dengan realisasi restrukturisasi kredit bagi debitur segmen UMKM disalurkan kepada 5,73 debitur dengan nilai sebesar Rp353,17 triliun. Sedangkan restrukturisasi bagi debitur non-UMKM disalurkan kepada 1,44 juta debitur dengan nilai mencapai Rp484,47 triliun.

Sementara, realisasi restrukturisasi perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp162,34 triliun dengan jumlah kontrak 4,33 juta debitur dari total 4,95 juta kontrak restrukturisasi yang berasal dari 182 perusahaan pembiayaan hingga 19 Agustus 2020.

"Saya meminta OJK dan Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan edukasi terkait relaksasi kredit sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, pengawasan di lapangan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan penagihan angsuran, apalagi hingga melibatkan tindak kekerasan. Pemerintah dan OJK juga harus menyiapkan mekanisme pengaduan apabila ditemukan lembaga pembiayaan yang masih menagih dengan melibatkan debt collector.

Putri menambahkan, Pemerintah juga telah melakukan penempatan uang negara kepada Bank Himbara senilai Rp30 triliun yang diharapkan meningkatkan leverage penyaluran kredit minimal tiga kali lipat atas dana yang ditempatkan. Untuk mendukung pemulihan sektor UMKM, Pemerintah juga memberikan subsidi bunga/margin untuk kredit/pembiayaan UMKM dalam rangka PEN.

Pada konteks pembangunan daerah, Pemerintah pun telah mengalokasi anggaran untuk Pemda melalui instrumen pinjaman daerah senilai Rp15 triliun sebagai bagian dari program PEN. 

"Wabah pandemi jelas menekan kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi sejumlah agenda prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan lain seperti melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pelayanan publik yang krusial," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah juga menempatkan uang negara senilai Rp11,5 triliun kepada sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) (Dengan rincian, Bank DKI (Rp2 triliun), BJB (Rp2,5 triliun), BPD Jateng (Rp2 triliun), BPD Jatim (Rp2 triliun), Bank SulutGo (Rp2 triliun), BPD Bali (Rp1 triliun), Bank DIY (Rp1 triliun). Ia menuturkan penempatan uang negara pada sejumlah Bank Daerah tentunya dapat menambah likuiditas seiring berkurangnya penempatan kas daerah akibat tekanan pendapatan daerah. 

"Namun, Saya mengimbau agar Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Bank Daerah untuk memastikan agar uang negara ini digunakan sepenuhnya untuk ekspansi kredit bagi debitur UMKM lokal sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah. Di samping itu, saya juga meminta pemerintah dan pemda memastikan agar penyaluran kredit yang dilaksanakan menggunakan uang negara ini disertai dengan suku bunga yang rendah agar masyarakat dapat mengakses sumber dana murah tersebut untuk kembali menggerakan perekonomian," tuturnya.

Saat ini baik DPR maupun Pemerintah beserta otoritas terkait tengah fokus untuk memaksimalkan pelaksanaan strategi-strategi tersebut, agar dapat menahan kontraksi  ekonomi yang diharapkan perlahan-lahan mulai membaik pada kuartal III dan IV nanti. Disamping itu, berbagai stimulus tersebut juga bertujuan untuk mengantisipasi dan menahan dampak resesi negara tetangga maupun ekonomi global. 

Tidak hanya program ini berdampak luas pada kondisi masyarakat ketika pandemi, tetapi juga menggunakan anggaran negara yang luar biasa besar yang juga membutuhkan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.  

"Kami terus berusaha agar fungsi pengawasan DPR atas pelaksanaan program  PEN dan pemanfaatan APBN tahun ini dapat berlangsung dengan optimal dan menyeluruh," ungkapnya.

Adapun, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar/ Dosen Unpad, Aldrin Herwani menambahkan langkah pemulihan ekonomi oleh pemerintah sebenarnya sudah sesuai. Namun, pemerintah harus lebih fokus pada sektor riil karena akan menggerakan sektor lainnya pasca Covid-19.

"Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berkahir, sehingga semua harus sinergis dalam pemulihan ekonomi dengan fokus pada sektor ril," ujarnya.