Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Akibat berkurangnya pendapatan ini, sebesar 41,0 persen responden pemilih mengaku akan menerima uang atau barang dari peserta pilkada, tapi akan mandiri dalam memilih. Kemudian, 5 persen mengaku akan menerima uang atau barang dan akan memilih yang memberi.
"Saya rasa ada korelasi antara berkurangnya pendapatan dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap uang atau barang dari peserta pilkada," ujarnya.
Baca Juga: Gak Dukung Gibran, Elektabilitas PKS Bakal Melorot?
Sama seperti kasus partisipasi pemilih, sebut Karyono, untuk menyadarkan masyarakat tentang buruknya praktik politik uang harus dilakukan semua stakeholders. Apalagi, sudah ada sanksi bisa menimpa si pemberi dan penerima.
"Harus terus diingatkan bahaya praktik politik uang. Mulai dari tingkat demokrasi kita akan tergerus, hingga sanksi menanti si penerima dan pemberi," tandasnya.
Sementara, Ketua KPUD Solo Nurul Sutarti menegaskan pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kota Solo mencapai 77,5 persen. Target itu sesuai target partisipasi pemilih pilkada serentak secara nasional yang ditetapkan KPU pusat.
"Kami akan belajar ke Korea Selatan (Korsel). Karena justru pemilu di masa pandemi di sana tingkat partisipasinya paling tinggi. Kami memang punya target 77,5 persen, sesuai target tingkat partisipasi secara nasional dari KPU RI," ujarnya.
Nurul menjelaskan target partisipasi pemilih di angka 77,5 persen di Pilkada Solo 2020 melebihi capaian tingkat partisipasi selama tiga kali pilkada langsung di Kota Bengawan. Selama ini rekor partisipasi pemilih terjadi di Pilkada 2005. Saat itu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 76 persen. Sedangkan pada Pilkada 2010 tingkat partisipasi turun di angka 71 persen. Kemudian pada Pilkada 2015 tingkat partisipasi pemilih kembali meningkat menjadi 74 persen.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
