Forum Asean Sepakati Urgensi Integrasi Pertambangan Rakyat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan ASEAN-IGF Workshop on Formalization of Artisanal and Small-Scale Mining di Bali. Pertemuan ini adalah rangkaian acara pertemuan the 11th ASOMM Joint Working Group Meeting and Its Associated Meetings (ASOMM JWG ke-11) yang diselenggarakan pada 29 April s.d 3 Mei 2024. Dalam diskusi dibahas beberapa permasalahan terkait pertambangan rakyat dan pertambangan skala kecil secara mendalam.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Julian Ambassadur mengatakan, dalam diskusi seluruh delegasi negara-negara ASEAN yang hadir menyepakati pentingnya integrasi Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil. 

Baca Juga: Masa Depan Kelistrikan Indonesia, Diskusi ESDM - PLN

"Dari diskusi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi awal, termasuk strategi manajemen pertambangan rakyat dan skala kecil awal dan/atau kerangka kerja model atau pedoman formalisasi pertambangan rakyat dan skala kecil," ujar Julian dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (2/5/2024). 

 Julian mengatakan, beberapa negara telah berupaya menerbitkan regulasi terkait pertambangan rakyat, namun masih banyak masyarakat yang melakukan pertambangan secara illegal. 

"Jika tidak diatur dan tidak dimonitor dengan baik, pertambangan rakyat berpotensi terhadap jaminan keselamatan dan pengelolaan lingkungan yang signifikan," ujarnya. 

Menurut sebuah studi global oleh Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF), sekitar 80% penambang rakyat merupakan pertambangan tanpa izin (PETI). 

Pertambangan ini umumnya berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan, serta dampak sosio-ekonomi.

Baca Juga: Kementerian ESDM: Generasi Muda adalah Aktor Utama Nol Emisi Karbon

"PETI dapat menjerat sebagian besar penambang dan masyarakat dalam siklus kemiskinan dan mengecualikan mereka dari perlindungan hukum dan dukungan yang dibutuhkan," ungkapnya.