Kendaraan bermotor melaju tersendat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (1/7/2019). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan di ibu kota berdasarkan data tahun 2013 sebesar Rp65 triliun per tahun dan pada 2019 mendekati Rp100 triliun, yang disebabkan sistem publik transportasi masih tertinggal jauh dibandingkan kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Ganjil genap artinya tidak efektif?
Iya, pemberlakuan ganjil genap tidak efektif mengurangi jumlah karyawan yang masuk. Itu hanya efektif mengurangi kemacetan dan polusi. Pemberlakuan ganjil genap, membuat masyarakat menggunakan transportasi publik. Ini menaikkan risiko penularan dibandingkan kendaraan pribadi.
Jadi, sebaiknya kebijakan ganjil genap dihentikan saja?
Iya, masyarakat juga tidak setuju. Itu yang kita tangkap saat menyerap aspirasi atau reses.
Apakah sudah disampaikan aspirasi tersebut ke Pemprov DKI Jakarta?
Sudah. Sayangnya, suara seperti itu dianggap kritikan. Padahal, tujuannya memberi masukan yang konkret. Kebijakan yang tidak pas selalu mengorbankan masyarakat. Sebaiknya, kebijakan ganjil genap dihentikan saja, karena data kasusnya makin naik. Fokus saja ke pencegahan penularan, droplet/nafas, kontak fisik. Penularan di manapun berasal dari komunitas. Komunitas masyarakat yang tidak tertib bermasker.
Baca Juga: Ganjil-Genap Motor Berlaku, Penjualan Motor Naik? Ini Kata Astra
Salah satu yang disorot Satgas Covid-19 adalah penggunaan transportasi umum di DKI bagi pekerja. Lantas, apa ada solusi?
Pengawasan di transportasi umum dan di tempat kerja, pakai masker, cuci tangan sebelum masuk, jaga jarak, inspeksi mendadak sangat penting. Karena kalau tujuan ganjil genap mengurangi pergerakan orang, juga tidak efektif, karena bisa dikontrol lewat absensi karyawan masuk.
Apakah perkantoran pasti menjadi klaster baru?
Sepertinya belum tentu. Bisa saja penderita datang, tapi sudah sakit dan mereka disiplin pakai masker seperti di kantor. Jadi, laporan yang mengatakan kantor banyak yang jadi klaster agak meragukan.
Pada sektor perkantoran, apa yang bisa dilakukan Pemprov DKI untuk mencegah penularan?
Inspeksi mendadak dan melakukan pemeriksaan jumlah karyawan dan status kesehatannya. Bila melanggar, perusahaannya ditindak sesuai peraturan yang ada. Membatasi jumlah karyawan yang masuk secara seragam, juga tidak pas.
Kalau masih ada perusahaan yang nakal setelah diberikan teguran, bagaimana?
Tutup usahanya, biar mengerti.
Sejauh ini, Anda melihat pengawasan itu sudah maksimal atau belum?
Belum. Makanya kasusnya tidak terkendali. Pemprov tidak mampu melakukan pengawasan, Satpol PP tidak cukup. Lalu, apanya yang cukup. RT/RW kasihlah insentif ke mereka. Mereka harus diberdayakan untuk mengawasi di bawah dalam jangka panjang.
RT dan RW ditugaskan. Kasih insentif. Tidak besar itu dibanding lab Covid-19.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
