Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Totalitas, Pelaku Labelisasi Palm Oil Free Ditunggu Sanksi Tegas!

Totalitas, Pelaku Labelisasi Palm Oil Free Ditunggu Sanksi Tegas! Kredit Foto: Instagram/kraft_id
Warta Ekonomi, Jakarta -

Berbagai bentuk black campaign yang diinisiasi oleh pihak maupun negara antisawit sepertinya tidak cukup berhenti pada munculnya tariff barrier serta pemberitaan dan isu negatif terkait lingkungan, sosial, dan kesehatan saja, tetapi juga melibatkan konsumen produk makanan hingga non-pangan.

Persaingan dagang dan kalah popular produsen dan eksportir minyak nabati di dunia terutama Uni Eropa diduga menjadi faktor utama yang mendorong kampanye tersebut bermunculan. Kendala perdagangan tersebut berlanjut pada penggunaan labelisasi pangan tanpa minyak sawit atau kerap popular dengan label Palm Oil Free (POF).

Tahun 2016, pertama kalinya produk berlabel POF ditemukan di rak sebuah swalayan di Jakarta. Sejak saat itu, ditemukan produk-produk lain yang juga berlabel sama termasuk di berbagai produk industri rumahan di Indonesia.

Baca Juga: Apkasindo Soal Biodiesel: Jika Ada NGO Mengkritik, Pasti Bukan Petani Sawit

Beberapa produsen makanan dan peritel kebutuhan rumah tangga seperti IKEA atau ritel besar di Inggris, Iceland, dan belum lama ini produsen selai cokelat bermerek Hazelnut Kraft Heinz, mempromosikan penggunaan pangan bebas minyak sawit (POF) di Kanada.

Kendati demikian, beberapa di antara perusahaan produsen produk tersebut seperti peritel Delheiz Group (Superindo) yang berpusat di Belanda telah mencabut pemasaran produk berlabel POF, namun sepertinya model perdagangan dan promosi POF akan terus berlangsung di dunia. Padahal, model perdagangan tersebut bertentangan dengan regulasi pangan di Uni Eropa.

Menanggapi kondisi tersebut, Deputi III Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Reri Indriani menyebutkan secara aturan, label POF bertentangan dengan Pasal 67 poin 1 peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2008 tentang Label Pangan Olahan. Sedangkan, secara Internasional Codex Alimentarius (2017), label olahan dilarang memuat informasi yang salah atau menyesatkan.

Baca Juga: Wah! Omzet Pembiayaan Syariah Pegadaian Tembus Rp 477 Miliar

Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Rosmayanti

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: