Orang MUI Unggah Foto Demo, Nyelekit Banget: Adakah Anak Taipan yang Ikut?

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain ikut menyentil para konglomerat di Indonesia terkait aksi demo yang akan digelar massa Kamis (8/10/2020).

Diketahui, aksi massa tersebut untuk menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah berlangsung sejak Senin lalu.

Bahkan, aksi penolakan ini ramai digelar di berbagai daerah di Indonesia, dan diikuti para buruh, tapi aksi juga diikuti oleh rombongan mahasiswa hingga pelajar. Baca Juga: Ustad Tengku Zulkarnain: Akankah Berujung Pada Pemakzulan Jokowi?

Terkait itu, Tengku Zul pun mengunggah sejumlah potret demonstrasi dan mempertanyakan apakah ada anak para taipan dan konglomerat yang ikut dalam aksi demo tersebut.

"Apakah kira-kira ada di dalam kerumunan pendemo ini anak Taipan dan konglomerat serta para pengusaha raksasa yang ikut? Monggo.." cuitnya, seperti dikutip dalam akun Twitternya, Kamis. Baca Juga: Serikat Buruh Ini Desak Jokowi Batalkan Pengesahan UU Cipta Kerja

Diketahui sebelumnya, ia juga mengaku memahami alasan para demonstran untuk turun ke jalan dan menyuaran aspirasi. 

"Kenapa buruh nekat demo seperti ini di tengah Pandemi Covid-19? Karena nasib dan nyawa anak cucu ke depan lebih dirasa berharga dari nyawa sendiri," ujarnya, Rabu (7/10).

Lanjutnya, ia juga menuding DPR yang disebutnya malah tidak bisa berpikir. "Buruh bisa berpikir begitu, masak para Anggota DPR tidak sampai berpikir begitu? Mau demo pakai Zoom nanti ada tangan gratil. Tung..." sambung Tengku.

"Jika demo seperti ini berlanjut terus dan DPR RI ngotot tidak mau cabut UU Cipta Kerja. Akankah berujung pada pemakzulan Pak @Jokowi? Ini cuma bertanya saja," kata Tengku.

Diketahui sebelumnya, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian menyatakan, tujuan dari aksi mereka adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu," kata Remy Hastian, Kamis (8/10/2020).