Dari BPDPKS, Ini Program-program Kemitraan untuk Pemberdayaan Petani Sawit

Meskipun 92 persen dari total perkebunan sawit rakyat di Indonesia dikuasai dan dikelola oleh petani swadaya, namun program kemitraan antara petani dengan perusahaan tetap dibutuhkan dengan syarat harus menguntungkan kedua belah pihak.

Kemitraan ini tidak hanya berfungsi untuk menghadapi tantangan dalam mengelola kebun sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar global bagi petani, tetapi juga meningkatkan kompetisi petani secara ekonomi.

Sebagai BLU yang bertanggung jawab terhadap perkembangan industri perkebunan kelapa sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) turut mendukung kemitraan di sektor sawit. Tidak hanya itu, BPDPKS juga semakin gencar mendukung pemberdayaan petani sawit mencakup segmen usaha mikro, program peremajaan sawit rakyat, serta sarana prasarana.

Baca Juga: Wah Mantap! Seniman Bosnia Ciptakan Inovasi dari Limbah Sawit

Plt Direktur Kemitraan BPDPKS, Muhammad Ferian mengutarakan, "kemitraan masih diperlukan, tetapi kemitraan tidak lagi hubungan anak dengan bapak antara petani sawit dan perusahaan, melainkan sebagai dua institusi yang merdeka. Setelah merdeka baru bermitra. Jadi bermitra yang sehat, kedua pihak akan diuntungkan."

Selanjutnya, Ferian menjelaskan bahwa hal mendasar yang menyebabkan petani tidak merdeka yakni masih ditemukannya petani-petani sawit yang belum tergabung ke dalam suatu lembaga (kelompok tani atau koperasi).

"Selain itu, petani dengan pabrik kelapa sawit (PKS) terpaut jarak karena ada pengepul. Petani sangat tergantung pada agen pembeli. Sebagai contoh, petani tidak memiliki biaya untuk semisal bayar sekolah. Lalu, mereka meminjam pada agen. Kondisi tersebut membuat petani tidak merdeka. Dan, petani tidak bisa akses ke pasar," jelas Ferian.

Terkait hubungan petani dengan PKS tersebut, berdasarkan data BPDPKS, diketahui bahwa petani menghadapi inefisiensi supply chain yang meliputi petani swadaya–koperasi/kelompok tani–agen kecil–agen besar–pemegang DO–PKS.