Gak Terima UU Ciptaker Disebut Tak Transparan hingga Dipaksakan, Kader Banteng Sewot

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan merasa kesal atas asumsi pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker) digelar secara tidak transparan, tergesa-gesa. Hingga dipaksakan.

Menurutnya, tudingan itu salah besar. Karena regulasi dia pastikan dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen buruh. Sebagai bagian dari Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, aku Arteria, dia merasa sedih.

"Saya prihatin dan kecewa atas pemberitaan yang cenderung hoaks, memuat informasi yang tidak benar, jauh dari fakta yang sebenarnya," ujarnya kemarin.

Baca Juga: Ogah Ditunda, PDIP Berdalih Pilkada Lahirkan Pemimpin Jawab Tantangan Covid-19

Anggota Komisi III DPR ini bercerita, sejak RUU ini dibahas, langsung terakses oleh publik. Baik itu diliput media mainstream, digital, hingga dipublikasikan di media sosial. Pun, melibatkan tidak sedikit ahli, akademisi, serta seluruh stakeholder.

"Khusus untuk klaster Ketenagakerjaan, atas atensi langsung Ibu Puan Maharani, pembahasan sengaja ditunda paling akhir, agar Baleg DPR RI dapat menghimpun, menyerap sebanyaknya masukan teman-teman serikat pekerja atau konfederasi," ungkapnya.

Dalam perjalanannya, Panja Baleg, jelas Arteria, dengan amat setia mengawal semua isu, di setiap rapat maupun pertemuan. Mulai dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Perwakilan Pimpinan Pekerja atau buruh sebanyak dua kali.

Juga, pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebanyak tiga kali. Dua di antaranya, didampingi langsung Menkopolhukam, Mahfud MD. Selanjutnya, pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

"Pertemuan dengan stakeholder perburuhan dan pegiat buruh sebanyak 14 kali. Walaupun dalam pertemuan tersebut ada beberapa yang walk out," ungkapnya.

Disebutkan, mereka yang walk out itu adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

"Pihak serikat pekerja yang berseberangan dengan pemerintah pun diterima dengan baik, dengan penuh penghormatan oleh Pimpinan DPR dan Anggota Baleg DPR RI di Gedung KK IV Nusantara IV," sebutnya.

Baca Juga: Beredar Video Sebut Massa Demo Bakar Rumah Puan Maharani, Benarkah Demikian?

Bahkan, kata Arteria, dalam setiap rapat pembahasan, semua usulan serikat pekerja atau konfederasi menjadi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) resmi Fraksi PDIP.

Dia pun mengaku membahasnya secara langsung di dalam forum rapat Badan Lesgislasi (Baleg). "100 persen usulan serikat pekerja sudah saya suarakan secara lantang, sudah kami perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Bahkan, saya bisa katakan, 98 persen materi muatan yang menjadi perjuangan serikat pekerja atau konfederasi, sudah berhasil kami masukkan," katanya.