Amnesty International Cs Surati Menlu AS: Kok Prabowo Dapat Visa?

Mereka mengingatkan, selama dua dekade terakhir, pemerintah AS memberlakukan pelarangan bantuan militer terhadap militer Indonesia dan pasukan khusus Kopassus, setelah mereka melakukan pelanggaran HAM berat. Seperti dalam operasi militer di Timor Leste, terlibat dalam penghilangan paksa (1997-1998) dan pembunuhan aktivis Papua serta pemimpinnya Theys Eluay di 2001.

"Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi bahwa visa yang diberikan kepada Prabowo Subianto tidak memberikan kekebalan dalam bentuk apa pun, dan memastikan jika dia datang ke Amerika Serikat, dia akan secepatnya diperiksa dengan benar, dan jika buktinya mencukupi, membawanya ke pengadilan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan di bawah hukum internasional," seperti tertulis di surat tersebut.

Surat terbuka bersama kepada Menlu AS ini ditandatangani oleh perwakilan dari Amnesty Internasional AS, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interets Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan LBH Pers.