Rombongan Ulama MUI Pulang dari Istana Jokowi dengan Tangan Hampa

Tapi, kata Muhyiddin, Presiden enggan memenuhi permintaan tersebut. Sebab, yang mengajukan UU tersebut adalah inisiatif pemerintah.

"Yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang aspiratif terhadap keinginan masyarakat," ucapnya, menirukan ucapan Presiden.

Baca Juga: Tak Bertemu Jokowi, BEM SI Bakal Gelar Aksi Lagi 20 Oktober

Dengan sikap Presiden itu, MUI tidak bisa berbuat banyak. MUI hanya berharap, pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat secara terbuka, untuk mengkaji UU tersebut dengan cermat. Kegaduhan yang terjadi selama ini karena publik belum tahu yang mana naskah asli.

"Akhirnya, kami menerima naskah asli Omnibus Law dari Pak Pratikno, Mensesneg," tuturnya.