Setahun Menjabat, Begini Tapak Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Kelapa Sawit

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah genap setahun memimpin Indonesia. Sepanjang waktu tersebut, berbagai program dan kebijakan di sejumlah sektor industri tentunya telah diimplementasikan sebagai langkah pembangunan nasional.

Begitupun dengan sektor industri perkebunan kelapa sawit, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan petani berterima kasih atas percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditargetkan sejak 2020 seluas 500 ribu hektare dalam tiga tahun mendatang.

Lebih lanjut, Gulat menerangkan, petani begitu semringah ketika mengetahui kebun sawitnya masuk dalam program PSR. Ditambah lagi, pemerintah menaikkan dana bantuan PSR, dari Rp25 juta per hektare menjadi Rp30 juta per hektare.

Baca Juga: Pecah Telur! Kelompok Sawit Swadaya Ini Dapat Sertifikat RSPO

Tidak hanya itu, persyaratan pencairan dana PSR tersebut juga dipangkas dari 14 syarat menjadi hanya dua syarat dengan sistem online. Kemudahan inilah yang membuat petani semakin percaya diri terakomodasinya permohonan PSR, khususnya bagi petani sawit di pedesaan. Melalui program PSR ini, produktivitas sawit petani diharapkan dapat meningkat dari 400 kg per ha per bulan menjadi 2,5 ton TBS per ha per bulan.

Selain PSR, Presiden Jokowi melalui BPDPKS juga menabur keringat melalui bantuan sarana dan prasarana. Di bidang energi terbarukan, Gulat menyatakan program B30 yang telah diimplementasikan sejak awal Januari 2020 lalu telah berdampak positif bagi petani sawit.

Tidak ada lagi petani yang menerima harga TBS di bawah Rp1.000 per kg. Tanpa B30, harga sawit petani dipastikan terjun bebas di kala masih masifnya penyebaran pandemi Covid-19 saat ini.

"Di 22 provinsi penghasil sawit, praktis ekonominya lebih baik di saat pandemi ini, itu faktanya. Saya tidak bisa membayangkan sawit Indonesia saat pandemi Covid-19 tanpa B30 dan selanjutnya dalam waktu dekat akan beranjak ke B40," paparnya.

Ditambahkan Gulat, program B30 juga telah memberikan tunjuk ajar atas kesombongan Uni Eropa terhadap industri sawit Indonesia. Pemakaian biodiesel dapat menyeimbangkan permintaan sawit di pasar dalam dan luar negeri.

"Indonesia tidak lagi bergantung kepada pasar ekspor. Kuncinya adalah konsumsi domestik CPO," ujar Gulat.

Dari segi SDM, kebijakan dana pungutan sawit telah dirasakan anak-anak petani, buruh tani sawit, dan penggiat sawit. BPDPKS yang dinahkodai Eddy Abdurrachman, memberikan perhatian besar kepada generasi muda untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi melalui program beasiswa.

Baca Juga: Sawit Bawa Cuan Jumbo ke PTPN IV

Dari segi infrastruktur, dijelaskan Gulat, pembangunan jalan tol telah memberikan kemudahan akses mobilitas pengangkut CPO ke pelabuhan sehingga biaya transportasi dapat ditekan. Imbasnya, harga TBS petani sawit dapat terdongkrak dikarenakan penetapan harga TBS juga memperhitungkan biaya logistik.

Meskipun demikian, petani meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan ISPO. Gulat menyebutkan mandatori ISPO bagi petani harus diiringi dengan relaksasi dan kemudahan akses legalitas bagi kebun petani.

"Petani sawit tak bosan-bosannya menanti uluran tangan Pak Jokowi kepada petani yang mustahil meraih ISPO. Masih ada waktu 52 bulan lagi sebelum ISPO diwajibkan. Kami berharap tabur keringat Presiden Jokowi juga menetes membantu petani yang mustahil bisa meraih ISPO," ujarnya.