Hadiri FGD di Unhan, Syarief Hasan Serap Aspirasi Akademisi Terkait GBHN

Kalau lembaga MPR yang berwenang, maka pelaksana haluan negara harus bertanggung jawab kepada MPR termasuk Presiden RI.

"Ini yang menarik, jika Presiden bertanggung jawab kepada MPR maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR mesti berubah. Sebelumnya, Presiden melaporkan kinerjanya kepada rakyat. Pascahaluan negara ditetapkan MPR, Presiden harus melaporkan kinerjanya kepada MPR. Muncul lagi pendapat, jika haluan negara ditetapkan MPR, maka amandemen harus diperluas, MPR harus menjadi lembaga tertinggi negara kembali," katanya.

Semua itu, lanjut Syarief Hasan, adalah masukan-masukan dari rakyat yang akan didengar MPR, menjadi catatan untuk dijadikan bahan kajian agar kebijakan yang dikeluarkan MPR terkait haluan negara menjadi ketetapan yang disepakati serta memberi dampak positif buat negara dan bangsa Indonesia.

Baca Juga: Bea Cukai Pulang Pisau & BNNP Kalteng Gagalkan Penyelundupan Tembakau Gorila

"Sampai saat ini serap aspirasi dengan berbagai metode terus dilaksanakan para Pimpinan MPR. Saya sendiri sering melakukan kegiatan tersebut ke berbagai kampus. Terakhir bersama akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), kali ini saya lakukan bersama sivitas akademika Unhan dengan metode FGD. Saya akan lebih banyak mendengar masukan-masukan dari Unhan. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran yang keluar dari FGD ini akan semakin memperkaya bahan kajian di MPR," terangnya.

Syarief Hasan juga mengajak elemen-elemen bangsa lainnya terutama akademisi-akademisi dari perguruan tinggi berpartisipasi aktif menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan Indonesia di masa depan.