Menggali Rencana Ambisius Joe Biden buat Atasi Perubahan Iklim

Pada bulan yang sama, Senat juga meloloskan RUU bertajuk "Bipartisan Wildlife Conservation Act", yang dimaksudkan untuk memperbaiki konservasi spesies dan melindungi ekosistem vital.

Joe Biden juga lebih paham dari banyak politikus tentang cara menavigasi majelis tinggi; ia dipilih ke senat enam kali sebelum menjadi wakil presiden Barack Obama.

Jika sang presiden-terpilih bisa merancang rencananya sedemikian rupa sehingga menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur baru, sembari mengurangi emisi karbon, ia bisa menemukan jalan ke depan yang bisa diterima kedua pihak.

"Saya pikir Anda bisa mendapatkan banyak kesamaan hanya dengan kebijakan bagus yang juga berdampak pada iklim," kata Katie Tubb, analis kebijakan senior dari lembaga kajian konservatif, Heritage Foundation.

Masalah di Mahkamah Agung?

Jika ia dan Senat tak bisa sepakat akan suatu undang-undang, Presiden terpilih Biden bisa mengeluarkan perintah eksekutif, seperti yang pernah dilakukan Presiden Obama dan Trump.

Presiden Trump menggunakannya untuk membatalkan puluhan regulasi lingkungan tentang produksi minyak dan gas, serta standar jarak tempuh untuk mobil dan truk.

Diharapkan akan banyak dari kebijakan pembatalan Trump itu sendiri akan dibatalkan pada awal pemerintahan Biden.

Namun kelemahan dari pendekatan eksekutif adalah ia bisa ditantang secara hukum. Presiden Obama menggunakan perintah eksekutif untuk menerapkan kebijakan iklim yang penting, Clean Power Plan, tetapi perintah tersebut diblokir oleh Mahkamah Agung.

Jika Presiden terpilih Biden mengambil jalan ini, Mahkamah Agung bisa menjadi batu sandungan.

Mahkamah pada akhirnya akan memutuskan setiap litigasi atas proposal iklimnya, dan dengan mayoritas hakim konservatif di pengadilan tertinggi itu, ini bisa menjadi masalah yang cukup besar bagi Joe Biden.

Glasgow menjadi Paris yang baru

Keputusan Presiden Trump untuk menarik diri dari perjanjian Paris mulai berlaku pada 4 November - sehari setelah pemilihan presiden.

Sebulan setelah pemerintahan Biden memberi tahu PBB tentang keputusannya untuk bergabung kembali, AS akan sekali lagi menjadi bagian dari upaya global untuk menekan perubahan iklim - hal yang sangat menggembirakan bagi para diplomat iklim.

"Ini pastinya akan menjadi langkah positif, tidak hanya karena mereka (AS) adalah pemain besar, tapi saya rasa karena ini benar-benar menegaskan fakta bahwa AS percaya pada sains perubahan iklim," kata Carlos Fuller, negosiator utama untuk Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil (Aosis) dalam pertemuan iklim tahunan PBB.

Pertemuan tahunan yang disebut COP (conference of the parties) ini adalah mekanisme tempat negara-negara setuju untuk menurunkan emisi karbon mereka. Dan kepemimpinan AS sangat penting untuk proses ini.

Dengan China, Jepang, dan Korea Selatan menetapkan tujuan jangka panjang untuk mengurangi karbon, harapan meningkat bahwa KTT iklim COP26 PBB, yang diadakan di Glasgow pada November 2021, mungkin akan berhasil.

Pemerintah Inggris, yang akan memimpin perundingan Glasgow, ingin setiap negara memperbarui rencana pemangkasan karbon nasional mereka dengan target yang lebih tegas dari yang mereka ajukan pada 2015. Mereka juga ingin sebanyak mungkin negara berkomitmen untuk mencapai nol emisi pada tahun 2050.

Kembalinya AS ke upaya iklim, di bawah Presiden terpilih Biden, akan membawa kedua tujuan tersebut dalam jangkauan.