RI Mesti Gandeng Negara Lain untuk Aplikasikan Teknologi Transportasi Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pesatnya perkembangan teknologi baru di sektor transportasi di dunia  membutuhkan dukungan pemerintah untuk bersinergi dengan negara lain.

“Kesenjangan infrastruktur dan implementasi inovasi teknologi baru di sektor transportasi di berbagai negara membuka peluang bagi negara dan badan usaha di seluruh dunia untuk bekerja sama,” kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto saat webinar “Technology innovation and Business in Transportation Sector" yang digelar pada Rabu (16/12/2020).

Heru menegaskan, insinyur kolaborator merupakan pihak ketiga yang penting untuk mengkatalisasi penyebaran inovasi teknologi di sektor transportasi. 

Baca Juga: Menhub Lobi Perusahaan AS Guyur Investasi di Sektor Transportasi

“Kami dengan senang hati berkolaborasi dgn mitra insinyur dari negara lain untuk terlibat dalam transfer teknologi dan aplikasi teknologi disruptive sektor transportasi, karena peluang terbuka luas di banyak kota urban di Indonesia,” katanya.

Kerjasama teknologi sektor transportasi secara nyata dapat dilihat dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sedang berlangsung.

Pembangunan infrastruktur tersebut menggunakan skema kerjasama B to B oleh BUMN Indonesia dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Adapun perkembangan pembangunan kereta cepat tersebut telah mencapai 60%. 

Dengan semakin banyaknya inovasi teknologi baru, kolaborasi dan peluang bisnis antara negara di luar negeri dan Indonesia menjadi tidak terhitung.

“Kerjasama dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membuktikan kolaborasi dan bisnis dari berbagai negara dapat mengkatalisasi dampak positif dari inovasi teknologi di negara berkembang," terangnya. 

Adapun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia memiliki pasar industri otomotif yang sangat besar. Pemerintah pun mendorong perguruan tinggi untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan kendaraan otonom atau kendaraan tanpa pengemudi. 

“Pengembangan kendaraan otonom dibutuhkan di ibu kota negara baru yang rencananya dibangun di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Baca Juga: Grab dan Go-jek 'Kawin'? Gass Ajaa... Tak Butuh Restu Kemenhub

Dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, pemerintah memperkirakan penjualan kendaraan otonom dapat melampaui mobil konvensional saat ini.

Berbagai keunggulan kendaraan otonom seperti kemampuan mengurangi emisi karbon, mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya, serta kemampuan ketepatan waktu diprediksi menjadi faktor pendorong tingginya penjualan kendaraan otonom di masa depan.

Webinar internasional ini juga dihadiri oleh Tsuchida Hiromichi dari Kementrian Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang serta Dr. Chandra Balijepali dari Universitas Leeds Inggris.