Lahan Rebutan FPI Vs PTPN, BPN: Itu Milik Negara!

Sengketa lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, antara FPI dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII masih terus berlanjut. Melalui Tim kuasa Hukumnya, FPI memberikan jawaban atas somasi PTPN VIII.

Dari surat tanggapan tersebut tercatat ada 11 poin yang disampaikan Tim Kuasa Hukum FPI, salah satu poin menjelaskan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII telah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Bahwa karena berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan di lapangan, terhadap sertifikat HGU PT Perkebunan Nasional VIII telah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Aziz Yanuar kuasa Hukum FPI melalui surat tersebut yang diterima.

Baca Juga: Gak Terima Lahannya Diduduki, PTPN Somasi Markaz Syariah Rizieq Shihab

Menanggapi poin isi surat itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa tidak ada pembatalan dari MA terkait dengan HGU PTPN VIII.

"Siapa yang membatalkan, tidak ada yang membatalkan, itu HGU tetap, tidak ada yang membatalkan, kan harus ingat PTPN itu BUMN, BUMN itu adalah penugasan negara. Selama ada BUMN dan PTPN VIII, selama dia masih eksis tanah itu melekat pada PTPN," ujar juru bicara BPN, Teuku Taufiqulhadi saat dikonfirmasi, Minggu (27/12/2020).