Soal Vaksinasi Mandiri Covid-19, DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan

Peran perusahaan di Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi karyawan dinilai sangat membantu mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin. "Memberikan vaksin secara merata tidak mudah, ada pekerjaan besar yang menyertai tekad ini. Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi  70 persen populasi Indonesia secara cepat?," tambahnya.

Untuk itu, Farhan menekankan kepada para pengusaha untuk membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan. "Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat, dibawah pengawasan BPOM dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasi nya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI," terangnya.

"Vaksinasi Mandiri membantu percepatan  vaksinasi nasional mencapai 70 persen populasi dan mengurangi beban negara. Ini lah saatnya kita menunjukan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan COVID-19," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung rencana vaksinasi mandiri COVID-19. Jokowi menyebut, rencana yang telah diwacanakan para pengusaha itu segera diputuskan di samping pelaksanaan vaksin gratis. 

Jokowi menyebutkan rencana itu sebenarnya baik-baik saja. Hal itu juga sesuai rencana dirinya ingin mempercepat vaksinasi. "Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan, kenapa tidak," tegasnya 

Namun, lanjut Jokowi, isu mengenai vaksin mandiri perlu diperhatikan dengan baik. Publik harus dijelaskan mengenai vaksin mandiri. "Kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan," pungkasnya.