Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bingung Sama Kelakuan PA 212, Dulu Parno, Eh Sekarang Ngerongrong Kapolri Bebaskan Rizieq

Bingung Sama Kelakuan PA 212, Dulu Parno, Eh Sekarang Ngerongrong Kapolri Bebaskan Rizieq Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin langsung menagih janji Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, usai dirinya resmi dilantik menjadi Kapolri.

Diketahui, dalam janjinya, pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini berjanji akan menghilangkan istilah kriminalisasi ulama. Baca Juga: Ketua PBNU Ke Kapolri Listyo Sigit, Ingatkan Hal Ini Agar Indonesia Tak Hancur

Karena itu, pihak Novel pun menantang Jenderal Listyo. “Kalau memang serius dengan komitmen ingin menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tentunya Kapolri yang baru dilantik saat ini bisa merealisasikan komitmennya,” katanya, dilansir PojokSatu.id, Jumat (28/1/2021).

Selain itu, ia juga mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan Listyo beragama non muslim. Hanya saja, ia berharap agar mantan Kapolri baru dapat membuat terobosan yang menjadi prioritas, yakni dengan mendahulukan kasus-kasus yang kini menyeret sejumlah ulama. Baca Juga: Kasus SHGU Habib Rizieq di Megamendung, Polisi Terima 27 Laporan

Seperti kasus, Habib Rizieq Shihab, Ustad Maaher, dan Sugi Nur alias Gus Nur.

Pintanya, dalam kasus-kasus yang menyangkut ulama itu, Kapolri harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Caranya, dengan membebaskan IB HRS, Ustaz Maher, dan Gusnur serta ulama lain saat ini mempunyai setatus belum SP3,” ujarnya.

Diketahui sebelum Jenderal Listyo dilantik menjadi Kapolri, Novel menyatakan dirinya mengkhawatirkan akan membuat umat Islam semakin teraniaya.

“Bukan tidak mungkin, bisa saja Sigit kebalikan dari Kapolri yang muslim sebelumnya. Yaitu bisa menghormati dan merangkul para ulama dan umat islam,” katanya pada PojokSatu.id, Jumat (15/1).

Menurutnya, ada dilema tersendiri jika nantinya Polri akan dipimpin oleh orang yang tidak mewakili agama mayoritas.

“Memang suatu dilema kalau sesuatu kekuasaan atau jabatan dipegang oleh orang yang tidak mewakili mayoritas,” ucap dia.

“Kapolri yang muslim, ulama dikriminalisasi bahkan terjadi pembantaian terhadap pejuang Islam yaitu 6 laskar yang dibantai. Dan ini menjadi kekhawatiran kami,” tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: