Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Demokrat NTB Ikrar Janji Setia ke Mas AHY, Langsung Lakukan Deklarasi Capres 2024

Demokrat NTB Ikrar Janji Setia ke Mas AHY, Langsung Lakukan Deklarasi Capres 2024 Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan ada upaya kudeta yang bertujuan mengambil alih pimpinan partainya. Beberapa nama seperti Moeldoko, Marzukie Alie hingga M. Nazaruddin disebut menjadi aktor.

Para pimpinan Partai Demokrat di daerah ramai-ramai menyatakan ikrar kesetiaan kepada AHY, termasuk para pengurus di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekretaris Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, pada Rabu, 3 Februari 2021, mengaku telah menyerahkan surat pernyataan kesetiaan terhadap AHY.

Baca Juga: Forum Pendiri Demokrat Catut Nama Tanpa Izin, Ketua Umum Pertama Ngomong Begini...

Zainul menegaskan, tidak ada satu pun pengurus atau kader Partai Demokrat NTB yang ikut terlibat dalam rencana penggulingan AHY sebagai ketua umum. “Semua kader dan pengurus partai Demokrat NTB solid membela dan bersama Ketum AHY," ujarnya.

Salah satu pengurus Partai Demokrat NTB, Junaidi Kasum, memastikan tidak ada oknum kader atau pengurus yang terlibat dalam kelompok yang ingin menggulingkan AHY. Semua kader dan pengurus di NTB solid mendukung AHY.

"Di NTB tidak ada oknum kader yang di luar gerbong AHY. Kami sangat solid mendukung AHY jadi capres 2024. Yang diam-diam ke Jakarta itu tidak ada, semua kader solid," ujarnya.

Namun dia kahwatir sikapnya yang sempat berbeda dengan sikap para kader Partai Demokrat yang duduk DPRD NTB atas rencana mengajukan hak interpelasi untuk Gubernur.

Kemudian juga sikapnya yang memberikan kritik dan masukan kepada pengurus Demokrat NTB sehingga dinilai sebagai bagian dari kelompok yang ingin memecah Partai Demokrat.

"Saya minta ini jangan ditumpangi untuk membenarkan diri bahwa ada oknum pengurus DPD Partai Demokrat NTB melakukan pemecahan—jangan bilang ada oknum. Kalau soal berbeda pendapat sah-sah saja, jangan kita berbeda pendapat kemudian saya dikira bagian dari pemecah belah," katanya. 

"Kita berbeda pendapat soal interpelasi, karena sebagai pengusung, kita wajib mengawal dan mengantarkan Zul-Rohmi ampai lima tahun masa jabatannya. Kemudian saya juga pernah ke Jakarta, tapi bertemu melapor ke Pak Sekjen terkait dengan kondisi Partai. Soal bagaimana mereka menilai, silakan ditanyakan langsung ke DPP, nanti DPP yang memutuskan," ujarnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: