4 Hari Berkuasa di Myanmar, Junta Militer Makin Ganas dan Terus Tekan Rakyat

Telenor Asa, Norwegia, sebuah operator jaringan seluler terkemuka di Myanmar, mengatakan, pihaknya tidak punya pilihan selain mematuhi arahan pemerintah untuk memblokir Facebook.

“Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai hukum hak asasi manusia internasional,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Sejumlah warga akhirnya menggunakan Jaringan Virtual Pribadi (Virtual Private Network/VPN), untuk menghindari pemblokiran. Sementara Twitter, yang tidak diblokir, mengalami peningkatan pengguna baru. #CivilDisobedienceMovement adalah tagar trending teratas di negara ini. Diikuti #Justice- ForMyanmar di bawahnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengatakan, akan melakukan segala daya untuk menekan Myanmar, dan memastikan bahwa kudeta itu gagal.

Guterres mengaku, pihaknya akan memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan pada Myanmar.

“Setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar, sama sekali tidak dapat diterima ada yang berusaha membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat,” kata Guterres dikutip Channel News Asia.

Dia juga menyesalkan Dewan Keamanan (DK) PBB tidak bisa menyetujui pernyataan bersama tentang kudeta Myanmar, setelah pertemuan darurat yang diprakarsai Inggris. Itu semua gara-gara hak veto China. Isi draf resolusi yang diusulkan awal pekan lalu, DK akan menyatakan keprihatinannya yang mendalam, mengutuk kudeta tersebut.

Mereka juga menuntut militer segera membebaskan tahanan. Selain itu, DK PBB juga akan menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut. Tapi, hingga Rabu malam (3/2) waktu New York, Amerika Serikat (AS), negosiasi masih terus berlanjut antara 15 anggota Dewan.

Terutama China dan Rusia, yang pada Selasa (2/2/2021) memveto pernyataan bersama itu.

“Saya berharap demokrasi bisa maju lagi di Myanmar. Tapi untuk itu semua narapidana harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali,” harap Guterres.