Anies Habis Dikepret Ferdinand: Bro, Mau Jadi Presiden? Sikat FPI dan HTI Dong..

Sebagaimana diketahui, Aparatur sipil negara (ASN) diingatkan untuk tidak memberikan dukungan, termasuk dukungan keuangan dengan menyumbang ke rekening organisasi terlarang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan sudah ada larangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Sebelumnya Tjahjo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang Larangan Bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya. 

Dalam SE Bersama ini juga disebutkan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Tjahjo menegaskan, berdasarkan informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada ASN yang menyumbang ke rekening organisasi terlarang. “Kalau kemarin belum dilarang, sekarang sudah dilarang, stop. Karena saya setiap bulan pasti akan memberikan sanksi,” tutur Tjahjo dalam acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu (10/2/2021).