"Harus diakui, sejak reformasi, soal-soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat," katanya.
Hal ini, berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan terutama saat kontestasi politik berlangsung. "Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan," imbuhnya.
Bedi mengumbau agar negara harus bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Salah satunya ASN sebagai ring pertama.
Menurutnya, ASN merupakan warga yang berkarir dan mendapat peran strategis dalam keberlangsungan negara. Sebab, menurut dia ASN bisa masuk ke dalam sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya.
"Kalau dia berbeda dalam menerapkan nilai-nilai bernegara, dia bahaya," tegasnya.
Dia menyebut di Jawa Barat terdapat 50 ribu ASN yang menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan negara. Oleh karena itu, iameminta pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan pembinaan terhadap ASN.
Terlebih, saat dilantik, ASN mengucap sumpah setia kepasa Pancasila.
"Saya berharap Kesbangpol jadi leading sector untuk kelestarian ideologi di negara kita. Di lingkungan pemerintahan dulu," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil