Sri Mulyani Sebut Setoran Pajak Belum Pulih, APBN Defisit Rp45 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, realisasi defisit anggaran dalam APBN hingga Januari 2021 mencapai Rp45,7 triliun atau 0,26% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara sebesar Rp100,1 triliun atau 5,7% % dari target pada APBN 2021 serta belanja negara Rp145,8 triliun atau sekitar 5,3% dari target APBN 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani Klaim Bansos Mengerem Laju Angka Kemiskinan

"Berdasarkan bauran realisasi tersebut,defisit anggaran sebesar 0,26% terhadap PDB atau naik dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 0,23%," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Ia mengatakan, pendapatan negara tersebut mencakup penerimaan perpajakan Rp68,5 triliun atau 5,6% dari target, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp19,1 triliun atau 6,4% dari target serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp12,5 triliun atau 5,8% dari target.

Sementara itu, belum terdapat realisasi untuk penerimaan hibah hingga akhir Januari 2021. “Realisasi pendapatan negara Januari ditopang dari peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai,” tambahnya.

Untuk penerimaan pajak dan PNBP masih terkontraksi karena aktivitas ekonomi dan harga minyak yang belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain realisasi belanja negara hingga Januari meliputi realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp94,7 triliun atau 4,8% dari APBN dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp51,1 triliun atau 6,4% dari APBN.

“Belanja negara tumbuh positif terutama didorong oleh peningkatan belanja modal dan bansos untuk mendukung perlindungan pada masyarakat dan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur,” tegasnya.