Uni Eropa Ambil Langkah, Sanksi Menanti pada Jenderal Militer Myanmar

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.

Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch, mengatakan kepada DW pekan lalu bahwa pemberian sanksi harus lebih dari sekadar menargetkan jenderal perorangan dan mengejar bisnis yang dimiliki militer, agar lebih efektif.

"Militer membutuhkan bisnis itu untuk beroperasi. Dan jika mereka menghadapi sanksi (terhadap bisnis mereka) itu akan memutus kehidupan dan kemampuan mereka untuk mempertahankan aturan represif kudeta mereka," kata Roth.

Pemimpin global desak militer untuk menyingkir

UE juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap pemimpil sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan presiden Win Myint, serta sejumlah pejabat lainnya yang telah ditahan selama kudeta militer.

Para pemimpin dunia lainnya juga menentang rezim militer Myanmar. Pengunjuk rasa berkumpul di sejumlah lokasi pada hari Senin (22/2/2021), sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyatakan dukungannya secara eksplisit untuk para pengunjuk rasa melalui Twitter.