Pemerintah terus menggeber program vaksinasi Covid-19. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Nasional Luhut Binsar Pandjaitan optimis, Juli atau Agustus mendatang, kekebalan kelompok alias herd immunity sudah terbentuk. Ekonomi bisa jalan kembali.
Luhut mengatakan, ketersediaan vaksin sudah mencukupi. “Tinggal jadwal kedatangannya saja dan orang yang bertugas memberi vaksin,” ujar Luhut dalam diskusi CNBC Indonesia Outlook 2021, kemarin.
Baca Juga: Kemenkes sebut 5.512 Jurnalis Divaksin COVID
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menjelaskan, kesuksesan program vaksinasi ini sangat tergantung pada proses di lapangan.
Jika penyuntikkan cuma sedikit, maka berat untuk mencapai target. “Saya mendapat kabar dari Menteri Budi Sadikin (Menkes), jumlah yang divaksin sudah ratusan ribu per harinya. Tapi kami berharap bisa pada titik di mana nanti mungkin sampai 500 ribu per hari mulai akhir Maret,” jelasnya.
Luhut berharap, jika hal itu terealisasi dan dilakukan dengan konsisten, pada Juli nanti, total orang yang divaksin bisa mencapai 70 juta.
Ketika sudah terjadi kekebalan kelompok di tengah masyarakat, maka ekonomi bisa tumbuh dan mengalami perbaikan. “Nanti di sana kita lihat ekonomi akan mulai berjalan,” ucap Luhut, optimis.
Saat ini, Pemerintah tengah memulai “jemput bola” di lokasi-lokasi tertentu. Di antaranya, Stadion Gelora Bung Karno, Pasar Tanah Abang dan SMAN 70 Jakarta.
Pemerintah juga akan mendatangkan vaksin Sinopharm di bulan Maret, untuk program vaksinasi mandiri. Untuk mendapatkan vaksin tersebut, Luhut mengaku harus melobi negara asalnya, yaitu China.
“Tadinya kita dijanjikan tahap pertama itu 100 ribu dosis, lalu 5 juta, kemudian 15 juta. Saya bilang sama dia (produsen) nggak jangan di kasih 5 juta, tapi 15 juta, kemudian 30 juta dan harus selesai sampai Juli. Dia bilang oke,” bebernya.
Pada Maret, Sinopharm akan masuk Indonesia sebanyak 2 juta dosis, dari awalnya 100 ribu dosis. Lalu pada April, Mei, Juni, Juli itu kemungkinan akan datang 15 sampai 20 juta dosis.
Luhut menjelaskan, program vaksinasi Pemerintah tidak menyasar seluruh wilayah Indonesia. Melainkan, cuma di provinsi yang dianggap berpotensi tinggi. Yakni, 13 dari 34 provinsi.
“Yang lain ada tapi jumlahnya tidak besar. Jadi jangan melihat vaksin ini untuk seluruh orang Indonesia, kami harus melihat dulu mana yang paling berpengaruh nah itu yang kita take dulu,” terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait: