Pensiunan Pegawai, Nggak Setuju Pegadaian Digabung-gabungin, Sampai Colek Presiden..
Seorang nasabah berjalan keluar seusai melakukan transaksi di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, Kamis (7/6). Berdasarkan data PT Pegadaian (Persero), transaksi gadai menjelang Lebaran 2018 diperkirakan menurun sekitar lima persen karena masyarakat lebih cenderung menebus barang gadai. | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Eks Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Chandra Purmana mengatakan dirinya bersama seluruh Purna Karya Pegadaian menolak rencana pembentukan Holding Ultra Mikro. Menurutnya, PT Pegadaian merupakan satu-satunya BUMN yang memiliki sistem gadai.
Ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rencana penggabungan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Baca Juga: Pegadaian Ajak Masyarakat Berinvestasi Emas Sejak Dini
“Kami seluruh Purna Karya Pegadaian menolak holding!!! System gadai tetap milik Pegadaian. Kalau mau, BRI bikin Pegadaian swasta sendiri dan ayo bersaing dengan Pegadaian. Jangan main rampas bisnis Pegadaian, itu dosa tau? Pak Presiden jangan setujui holding itu, gak bener itu!!!,” kata Chandra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (26/2) pagi.
Sebelumnya pemerintah akan menggabungkan ketiga BUMN tersebut dalam Holding BUMN Ultra Mikro. Pembentukan holding ini akan diawali dengan aksi korporasi penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue dari Bank BRI. Nantinya bank yang berkode emiten BBRI ini akan menguasai 99,9 persen saham Pegadaian dan PNM.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
