Demokrat 'Nangis-nangis' Minta Jokowi Bubarkan KLB

Rencana sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) perlahan mulai nyata. Hari ini foto-foto lokasi dan mantan kader yang akan mengikuti KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara, beredar. Kubu Demokrat pro Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menyindir pemerintah dinilai membiarkan KLB berjalan.

Ketua Badan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, lewat akun Twitter barunya setelah akun lamanya diretas menegaskan KLB di Deli Serdang ilegal. Alasannya, KLB tidak memenuhi persyaratan AD/ART partai.

Ia pun menyindir Pemerintahan Joko Widodo yang seolah membiarkan terjadinya KLB. "Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegal terjadi. Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," kata Andi di akun Twitter barunya, Jumat (5/3).

Baca Juga: Mahfud Diam Seribu Bahasa, Andi Arief Bicara Pertumbahan Darah KLB Demokrat

Andi menyentil Presiden Jokowi yang justru mengabaikan etika politik. Presiden Jokowi dianggapnya tak mau mendengarkan masukan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kudeta Demokrat yang didalangi oknum di lingkaran kekuasaan.

"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," ujar mantan aktivis 98 itu.

Di sisi lain, Andi juga menyinggung akun Twitter lamanya yang tak lagi bisa diakses  Ia pun lantas membuat akun Twitter baru. Ia berharap pihak Twitter Indonesia dapat mengembalikan akun lamanya.

"Bukan hanya partai yang dicuri, termasuk akun Twitter juga. Mohon @TwitterID bantu kembalikan akun saya @Andiarief__, bukan pekerjaan sulit bagi sistem anda mengembalikan akun saya," cicitnya.

Kemarin Andi sudah memaparkan sejumlah hal yang dipandangnya sebagai bukti rencana KLB di hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara. Dalam video di akun Twitter barunya, tampak sejumlah orang mulai menancapkan bendera Demokrat di hotel itu.

Kecaman agar pihak berwenang mengambil tindakan terhadap KLB Demokrat disampaikan pula oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Ia meminta agar kepolisian membubarkan KLB. Ia pun mengaku sudah mengecek ke kepolisian, bahwa acara tersebut merupakan forum ilegal.

"Bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal, karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara harus membubarkannya," ujar Hinca lewat keterangan tertulisnya, Jumat (5/3).

KLB tersebut juga disebutnya menyalahi hukum, sebab Partai Demokrat tak mengizinkan digelarnya forum tersebut. Apalagi ada pihak eksternal yang terlibat yaitu dengan adanya sosok Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi," ujar Hinca.

Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, ia mengimbau semua pihak mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia. Maka dari itu, penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan protokol kesehatan.

"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham," ujar Hinca.

Mantan kader Partai Demokrat, Darmizal, mengklaim bahwa KLB akan digelar pada Jumat (5/3) siang. Forum tersebut akan dihadiri oleh sekira 1.200 orang yang terdiri dari peserta DPC dan DPD.

"KLB dilaksanakan pada Jumat siang. Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," ujar Darmizal.

Ia meyakini, KLB akan memilih dan menetapkan ketua umum baru. Sebab, banyak kader berharap dengan hadirnya pemimpin baru Partai Demokrat yang akan kembali kepada kejayaannya.

"Insya Allah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," ujar Darmizal.

Di media sosial beredar pula foto mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie, sedang berada di Bandara Kualanamu. Keberadaan Marzuki di Kualanamu diduga untuk menuju lokasi KLB, tempat ia diduga akan mencalonkan diri sebagai Ketum Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengunggah video Marzuki yang baru saja tiba di Bandara Kualanamu. Marzuki terlihat sedang menghubungi seseorang dalam video itu hingga akhirnya dihampiri para petinggi Demokrat kubu AHY.

"Bang Jansen bersama Bang Iwan Fecho dan Syahrial nge-gap (mendapati) Marzuki Alie yang baru mendarat di Bandara Kualanamu. Mau menuju lokasi KLB bodong, padahal katanya tidak terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," tulis Herzaky di akun Twitternya pada Jumat pagi ini.

Para petinggi Demokrat langsung menghampiri Marzuki. Mereka terlibat pembicaraan yang intinya menanyakan urusan kedatangan Marzuki.

"Marzuki Alie mengaku hanya datang sebagai undangan. Begitu bang Jansen bilang itu kan KLB bodong, mengapa datang? Kata Marzuki Alie, kalau bodong, dia akan balik arah," ujar Herzaky.

Herzaky menuding para pelaku penyelenggara KLB termotivasi karena diiming-imingi jabatan dan proyek. Herzaky mendapati informasi soal iming-iming jabatan dan proyek dari para kader dan pemilik suara sah yang diancam karena menolak hadir. Iming-iming itu berasal dari oknum di lingkaran kekuasaan.

"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir," kata Herzaky dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Jumat (5/3).

Herzaky menekankan rencana pelaksanaan KLB bodong oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan. Oknum tersebut menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD dari Ketua Umum PD yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono.

"Dalam mewujudkan ambisi jahatnya, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong, seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung, seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung," ujar Herzaky.

Herzaky menemukan pola catut mencatut tokoh dan kebohongan ini sejak awal isu KLB mencuat.

"Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo," lanjut Herzaky.

Sementara itu, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengingatkan peserta KLB Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill tetap mengedepankan protokol kesehatan. "Kami datang ke mari mengingatkan kepada peserta kongres agar tetap mengedepankan prokes selama acara berlangsung," kata Wakil Ketua Tim Monitoring Satgas Covid-19 Provinsi Sumut Kolonel Inf Azhar Mulyadi.

Baca Juga: Kisruh KLB Demokrat Memanas, Persoalan Bakal Makin Runyam Jika...

Ia mengatakan bahwa protokol kesehatan harus tetap diutamakan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. "Intinya ke sini untuk mengingatkan protokol kesehatan," katanya.

Pantauan di lokasi, penyelenggara acara mewajibkan para peserta kongres ataupun orang yang akan memasuki area kegiatan, untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Berbagai fasilitas juga disediakan di seputar lokasi acara, seperti tempat mencuci tangan yang dilengkapi dengan hand sanitizer. Tempat duduk peserta kongres juga diatur jaraknya sekitar satu meter.